Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Terlibat Kasus Korupsi Lahan Dermaga Lantamal IX Tawiri, Soplanit Didakwa Pasal Berlapis

Jaksa dalam dakwaannya menjelaskan terdakwa menikmati hasil dugaan korupsi dari pembebasan lahan tawiri.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Salama Picalouhata
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Johana Rachel Soplanit, terdakwa kasus dugaan korupsi Pembebasan lahan milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015 didakwa pasal berlapis.

Hal itu dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ye Oceng Almahdaly dalam sidang virtual yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Andi Adha dan dihadiri Penasihat hukum terdakwa, Henry Lusikooy cs.

"Terdakwa dikenai dakwaan primer pasal 2 ayat (1), dan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Jaksa saat sidang.

Baca juga: Layani Pasien Covid-19, PLN Maluku-Malut Targetkan RS Siloam Ambon Jadi Pelanggan Listrik Premium

Jaksa dalam dakwaannya menjelaskan terdakwa menikmati hasil dugaan korupsi dari pembebasan lahan tawiri bersama dengan tiga tersangka lainnya (berkas perkara terpisah).

Yakni, Jacob Nicolas Tuhuleruw selaku Raja Negeri Tawiri tahun 2013-2019, Joseph Tuhuleruw dan jerry Tuhuleruw.

Terdakwa Jacob selaku Raja Negeri Tawiri membuat surat keterangan bahwa tanah yang akan dibebaskan itu milik ketiga terdakwa.

Padahal tanah tersebut milik Negeri Tawiri dan hasil ganti rugi seharusnya diterima dan dimasukkan pada kas Negara sebagai pendapatan hasil Negeri.

“Johana Rachel Soplanit tidak memiliki tanah pada objek yang akan dibebaskan,” jelasnya.

Alhasil, terdakwa soplanit mendapatkan ganti rugi sebanyak Rp 1.1 miliar.

“Uang pembebasan lahan diambil dan dipergunakan sendiri oleh Jacob yaitu Raja Negeri Tawiri sebanyak Rp 2.383.562.000, Joseph dan Jerryy masing-masing sebanyak Rp 20 juta, Johana Rachel Soplanit sebanyak Rp 1.1 miliar, dan Alfaris Soplanit sebanyak Rp 50 juta,” papar jaksa.

Akibat perbuatan para terdakwa, sesuai dengan perhitungan Inspektorat Provinsi Maluku, Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp Rp 3.823.562.280.

Mendengar dakwaan Jaksa, Penasihat Hukum terdakwa lantas mengajukan eksepsi.
Sidang kemudian ditunda oleh Majelis Hakim untuk mendengarkan eksepsi terdakwa pada Jumat (6/8/2021). (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved