Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Kasus Korupsi Baju Linmas, Kasatpol PP Asnawy Gay Jadi Tersangka dan Terancam 20 Tahun Penjara 

Kepala Dinas Satuan Polusi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buru Selatan, Asnawy Gay ditetapkan menjadi tersangka

Penulis: Andi Papalia | Editor: Salama Picalouhata
TribunAmbon.com/ Andi Papalia
Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, saat rilis kasus di Kantor Kejari Buru, Senin (14/6/2021) 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Dinas Satuan Polusi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buru Selatan, Asnawy Gay ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Perlengkapan dan Pakaian Linmas Satpol PP Bursel Tahun Anggaran 2015-2019.

Atas perbuatannya, dia dijerat pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi mengatakan dia terancam hukuman 20 Tahun penjara.

"Ancaman hukuman 20 Tahun penjara," kata Muhtadi saat rilis kasus di Kantor Kejari Buru, Senin (14/6/2021).

Lanjutnya, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil ekspos yang dilaksanakan tadi pagi oleh tim penyidik dan dari hasil pemeriksaan terhadap 15 orang saksi.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan tersebut, diperoleh bukti cukup terjadinya tindak pidana korupsi, dilakukan oleh tersangka Asnawy Gay.

"Asnawy Gay merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Dinas Satuan Polusi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran (Damkar) Kabupaten Buru Selatan," jelas Muhtadi

Baca juga: Gagal Panen Jadi Penyebab Harga Sayur di Pasar Mardika Ambon Naik

Dia mengungkapkan, Modus operandi yang dilakukan tersangka, dengan meminjam beberapa perusahaan lalu melakukan pembelanjaan sendiri, itu dimulai dari Tahun 2015, 2018 dan 2019, dangan jumlah kerugian keuangan negara sementara lebih kurang Rp 257 juta.

Atas perbuatannya, dia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan atau Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved