Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Jaksa Terima Uang Rp. 81 Juta, Hasil Korupsi Anggaran BBM Truk Pengangkut Sampah di DLHP Ambon

Sejumlah saksi mengembalikan uang hasil korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Truk Sampah DLHP Kota Ambon.

Tanita Pattiasina
Konferensi pers penetapan tersangka dugaan kasus tipikor anggaran BBM truk sampah DLHP Kota Ambon di Kantor Kejari Ambon, Senin (7/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah saksi mengembalikan uang hasil korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Truk Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Fritz Nalle mengatakan para saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 81.370.000.

"Penyidik telah menerima pengembalian uang atas kasus korupsi anggaran BBM truk sampah DLHP Ambon sejumlah Rp 81 juta yang diterima dari sejumlah saksi," ujarnya di Kejaksaan Negeri Ambon, Senin (7/6/2021).

Dijelaskan Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy bahwa pengembalian dana itu dilakukan saksi Selasa (1/6/2021) dan Rabu (3/6/2021).

Baca juga: DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru Optimis Optimis Raih Kursi Parlemen 2024

Baca juga: Meski Sudah Minta Maaf, Ombudsman Desak Badan Kehormatan DPRD Proses Richard Rahakbauw

Dirinya menyebut, uang tersebut dipakai saksi-saksi tidak pada peruntukannya.

"Jadi, uang ini merupakan pengembalian dari para saksi, karena ada penggunaan uang diluar peruntukannya. Ini hasil dari proses penyelidikan, secara patuh dan kesadaran para saksi untuk mengembalikan," kata Marasabessy.

Sayangnya, Marasabessy tidak menyebutkan siapa saja saksi yang mengembalikan uang tersebut.

Dia hanya memastikan, pengembalian dana dilakukan dua kali pada minggu lalu.

Dalam kasus ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahaan Kota Ambon, Lucia Izaak telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain Kadis DLHP Kota Ambon, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berinisial MYT dan Manajer salah satu SPBU berinisial RMS juga ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya tersangka disangkakan pasal berbeda-beda. Dua tersangka dari DLHP disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Diketahui, pembelian bahan bakar minyak memiliki pagu anggaran Rp 5 miliar lebih. Namun, berdasarkan audit yang dilakukan BPKP, hasil perhitungan kerugian ada penyimpangan. Akibatnya, negara merugi sebesar Rp 1 miliar lebih. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved