Maluku Terkini
Pilkada 2022 Mendatang, KPU Bakal Turun ke Masyarakat Beri Pendidikan Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku akan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendi
Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku akan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendidikan terkait pilkada.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun usai mengikuti rapat pembahasan pemilihan serentak bersama Komisi I DPRD Maluku.
"Kita akan menyasar ke desa-desa untuk memberikan pendidikan berkaitan dengan pilkada," kata Kubangun kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (25/5/2021) sore.
Baca juga: Pengunjung Perpustakaan Maluku Dibatasi, Pembaca Bisa Akses Buku Melalui Aplikasi iMaluku
Ia menjelaskan, pemberian pendidikan yang dimaksud adalah bagaimana caranya meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah Maluku khususnya.
Menurutnya, hal ini tentu perlu dilakukan.
Mengingat, yang paling berperan penting dalam pemilihan nanti adalah masyarakat sendiri.
Lanjutnya, memberikan pendidikan terkait pemilihan kepada masyarakat ini merupakan perencanaan program atau kegiatan KPU sebagai fungsi koordinasi yang berkaitan dengan data informasi secara teknis.
Baca juga: Gerak Cepat Petugas Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan
"Jadi perencanaan program ini berkaitan dengan penunjang pemilihan di tahun 2022 mendatang," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul selang yang turut hadir dalam rapat tersebut juga mengatakan, untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan itu merupakan tanggung jawab bersama.
"Kita semua bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi khususnya tentang partisipasi pada pemilihan ini," tutur Sekda.
Untuk itu, lanjut dia, tak ada alasan untuk tidak mendukung kerja-kerja dari komisioner seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat ini.
Namun, ada dua hal yang perlu dilihat dari program komisioner tersebut yakni dari regulasinya serta kemampuan keuangannya.
"Kita harapkan partisipasi publik terkait pilkada bisa berjalan dengan baik dan persoalan demokrasi di Maluku dari waktu ke waktu bisa berjalan dengan baik," tandas Sekda.(*)
