ASN di Lingkup Pemda Provinsi Maluku Wajib Jalani Swab Test

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku akan menjalani swab test menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Swab test ini diutamakan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya mendeteksi penyebaran covid-19 terutama di area perkantoran.

Selain itu untuk memberi rasa aman kepada semua pihak, baik yang dilayani maupun yang melayani.

Untuk itu dia berharap semua ASN bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan swab test ini.

Dia juga telah meminta para pimpinan OPD agar bisa tampil sebagai penggerak.

"Saya sudah mintakan partisipasi dari pimpinan OPD untuk menjadi penggerak di masing-masing OPD. Target kita minimal 75 persen dengan membagi prosesnya jadi dua gelombang," Kata Sekda yang juga Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku  kepada TribunAmbon.com di kantor Gubernur Maluku, Jumat (28/08/2020).

Dia menerangkan, pembagian jadwal swab test ini dilakukan untuk menghindari kerumunan para ASN saat  proses pengambilan sampel.

Selain itu, untuk menjaga aktivitas perkantoran terutama dalam pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.  

“Saya berharap hasil  swab ASN Pemprov Maluku semua dalam kondisi baik dan sehat. Jadi begitu di-swab hari ini maka yang bersangkutan diisolasi mandiri  di rumah sampai hasil  keluar,” Ujar dia.

Menurutnya, pada prinsipnya swab test ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan sendiri, orang-orang terdekat dan rekan kerja.

"Gustu Covid-19 berprinsip dengan melakukan Swab ini berarti kita peduli terhadap keluarga,  saudara termasuk rekan kerja, maupun semua orang yang selama ini kita berinteraksi ," Ungkapnya.

Dia memastikan OPD telah mengetahui jadwal swab test masing-masing.

Pasalnya, secara resmi jadwal tersebut telah diedarkan melalui surat resmi.

Hal tersebut kemudian akan menjadi tanggung jawab setiap pimpinan OPD dan akan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail.

"Pimpinan OPD  harus bertanggung jawab  terkait  tingkat partisipasi karena nanti dilaporkan ke kita dan kita akan melaporkan ke Pak Gubernur melalui Sekda," Jelasnya.

Sementara itu, beberapa OPD yang menjadi sasaran dilakukan swab test dengan metode PCR tersebut, di antaranya Bapenda, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Maluku, hasilnya menunjukan beberapa ASN terkonfirmasi terpapar covid-19 .

"Sudah dilakukan  swab di  beberapa OPD ada enam  yang terpapar dan sudah  diisolasi,” Ungkap dia.

Dia menyebutkan, upaya lainnya telah dilakukan guna memutus  mata rantai penyebaran Covid-19 dan mencegah timbulnya cluster baru termasuk klaster perkantoran yaitu dengan membentuk tim penilai terkait protokol kesehatan yang harus dilaksanakan di perkantoran

"Sudah dibentuk tim asesmen yang SK nya saya sudah tandatangan. Tim ini yang akan melakukan penilaian ke kantor di Pemprov untuk memberikan pendampingan  agar kantornya memenuhi  syarat protokol kesehatan," Terang dia.

 (*)