Tak Terima Dikritik Soal BLT, Dewan Adat di Maluku Tengah Paksa Tutup PAUD

Di Maluku Tengah, sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bahkan terancam tutup imbas dari kritikan pendirinya atas pembagian BLT.

Kontributor TribunAmbon.com, Fandy
Pembagian BLT Tahap I di Negeri Wolu, Kecamatan Telutih, Maluku Tengah 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Fandi

TRIBUNAMBON.COM - Kisruh pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanganan pandemi Covid-19 telah terjadi.

Di kecamatan Telutih, Maluku Tengah, sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bahkan terancam tutup imbas dari kritikan pendirinya atas pembagian BLT yang dinilai tidak tepat sasaran.

Informasi yang dihimpun TribunAmbon, Saneri atau Dewan Adat di Negeri (Desa) Wolu kecamatan Telutih Maluku Tengah, Kamis siang (18/6/2020) mendesak kepala pemerintah negeri untuk menutup Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sastra Wolu.

Keputusan resmi dewan adat itu diduga kuat berkaitan dengan kritikan pendiri yang juga Kepala PAUD, Nurwahyuni Haryanto terkait pembagian BLT.

Saat dihubungi TribunAmbon, Minggu Sore (22/6/2020). Nurwahyuni membenarkan kejadian tersebut.

Siswa Siswi PAUD Sastra Wolu
Siswa Siswi PAUD Sastra Wolu (Kontributor TribunAmbon.com, Fandy)

Dia sangat menyesalkan keputusan Saneri negeri Wolu lantaran sikap kritisnya malah berujung desakan mencabut izin Lembaga Pendidikan yang didirikannya.

"Utusan saneri menyatakan hal (keputusan) tersebut langsung kepada saya. Selain itu, istri bapa raja, menyampaikan hasil rapat saneri dalam akun facebooknya Azzkha Cahya Hallaw. Bahwa desakan tersebut akan ditindaklanjuti ke Bupati dan dinas terkait lainnya," ungkapnya.

Menurutnya, sikap kritisnya sangat wajar, apalagi terdapat temuan lapangan penyaluran yang tidak tepat sasaran.

"Dua orang ketua RT kebagian BLT padahal aturannya mereka tidak berhak. Kenyataannya banyak nama penerima yang kemudian dirubah lantaran ada protes warga. Mekanismenya sedari awal juga kacau," katanya.

"Dewan adat tidak beralasan dan merupakan bentuk intimidasi dan pembodohan." tandasnya.

Saat dihubungi, nomor telepon genggam kepala pemerintahan negeri Wolu berada diluar jangkauan.

Sementara itu, Camat Telutih, Rustandi Wailissa mengaku tidak tau menau soal kisruh BLT di negeri Wolu, namun dia meminta pihak yang dirugikan untuk membuat pelaporan ke Korwil Bidang Pendidikan.

"Kepala sekolahnya silahkan membuat pelaporan ke Korwil Bidang Pendidikan agar pihak terkait bisa dipanggil," cetusnya.

(*)

Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved