Pengamat Ekonomi Puji Langkah Jokowi Gratiskan Listrik hingga Beri Keringanan Kredit

“Kalau implementasinya, semakin hari harusnya semakin bagus dengan jaringan IT yang ada, pemerintah harus memaksimalkan itu, pemantauan,” ujarnya.

Lukman mengungkapkan harus jelas jumlah dan siapa yang mendapat kebijakan dari pemerintah pusat.

“Misal satu kampung ada 10 PKH (Program Keluarga Harapan), harus jelas (penerimanya),” ujar Lukman.

Selain itu menurut Lukman, kelompok yang tidak masuk dalam daftar PKH namun rentan miskin harus diperhatikan juga.

"Kabupaten/kota harus merespons, situasi ini harus dimanfaatkan untuk membuat big data,” ujar Lukman.

Menurut Lukman, pemaksimalan IT seperti grup WA di masyarakat harus dimaksimalkan untuk mendapat informasi yang tepat.

“Hampir tiap RT punya grup WA sekarang, asal dimaksimalkan, Insya Allah (implementasi kebijakan) lancar,” ujarnya.

Lukman menyebut, tidak sedikit program bantuan yang kurang tepat menyasar masyarakat yang sebenarnya membutuhkan.

“Harus dibuat sistem, kadang-kadang bantuan pemerintah itu redundant (mubazir), misalkan ada semua instansi punya program kemiskinan, ya orang-orang itu saja yang dapet,” ungkapnya.

“Padahal mungkin residual orang lain yang gak kena dengan program itu,” imbuhnya.

Maka dari itu Lukman menyebut pentingnya pengawasan.

“Kalau sistem informasinya itu simetris, bisa terjangkau semua,” ujar Lukman.

Sebab, kondisi masyarakat dibawah bisa saja mengalami semacam kecemburuan sosial.

Lebih lanjut, Lukman menilai kebijakan pemerintah harus didukung bersama-sama.

“Kita dukung upaya pemerintah, sudah menghitung juga besaran dan kemampuannya,” ungkap Lukman.

Langkah Stimulus Ekonomi Jokowi

Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi bagi masyarakat.