Pengamat Ekonomi Puji Langkah Jokowi Gratiskan Listrik hingga Beri Keringanan Kredit

“Saya rasa keputusan pemerintah bagus, karena itu beban riil masyarakat, saya rasa itu bagus,” ungkap Lukman saat dihubungi Tribunnews.

Tribunnews.com/Taufik Ismail
Presiden Jokowi saat bicara di forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Kamis malam, 26 Maret 2020. 

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid-19 atau virus corona di Indonesia dinilai bagus.

Akan tetapi, implementasi yang maksimal harus menjadi perhatian agar dapat tersampaikan dengan baik.

Hal itu disampaikan pengamat ekonomi sekaligus Kepala Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim.

Lukman mengungkapkan kebijakan seperti pembebasan listrik dan penangguhan kredit disebut merupakan beban riil di masyarakat.

Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2020) di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan Status Kedaruratan Kesehatan untuk Indonesia serta menerbitkan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2020) di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan Status Kedaruratan Kesehatan untuk Indonesia serta menerbitkan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV)

“Saya rasa keputusan pemerintah bagus, karena itu beban riil masyarakat, saya rasa itu bagus,” ungkap Lukman saat dihubungi Tribunnews, Selasa (31/3/2020).

 

Lukman mengungkapkan jaring pengaman sosial disasarkan kepada kelompok menengah ke bawah.

Maka dibutuhkan integrasi antara kepala daerah dengan lapisan terbawah.

Pemerintah Anggarkan Rp 405 Triliun untuk Penanganan COVID-19, Ini Rinciannya

BREAKING NEWS: Jumlah Pasien Positif Corona 1.528 Orang Per 31 Maret 2020, 136 Meninggal, 81 Sembuh

“Ini kan nanti terjadi di semua tempat tidak hanya di kota besar, gubernur, bupati dan wali kota harus kerja sama dengan stakeholder,” ujarnya.

Lukman menyebut sistem informasi harus terhubung baik agar implementasi program tepat sasaran.

“Levelnya kan sampai RT, bentuknya harus sistem informasi yang terhubung,” ujarnya.

Menurut Lukman, harus ada pendataan yang sifatnya lebih fokus pada kelompok masyarakat yang terdampak paling signifikan.

"Misal (masyarakat) yang tidak bisa bekerja sama sekali, ini harus dimitigasi karena kita tidak tau sampai kapan,” ungkapnya.

Lukman mengungkapkan harus melibatkan kelompok komunitas untuk meng-cover sisi ekonomi sosial masyarakat.

Halaman
1234
Editor: Fitriana Andriyani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved