Said Aqil Usul Presiden & Wakilnya Dipilih MPR, Yunarto Wijaya Ingatkan Sejarah Kejatuhan Gus Dur
Munas NU usulkan pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh MPR, Yunarto Wijaya pastikan PBNU tak lupa sejarah kejatuhan Gus Dur.
"Itu suara-suara para kiai pesatren yang semua demi bangsa demi persatuan. Gak ada kepentingan politik praktis nggak," pungkas Said Aqil.
Menanggapi usulan tersebut, Yuanarto Wijaya mengingatkan soal masa kepemimpinan Gus Dur.
Di mana menurut Yunarto Wijaya, saat itu Gus Dur harus lengser karena sistem pemilihan presiden oleh MPR.
"Semoga para senior di PBNU gak lupa ttg sejarah kejatuhan Gus Dur yang disebabkan oleh sistem pemilu seperti apa...," tulis Yunarto Wijaya.
• Apa Enaknya Jadi PNS? Di Mata Najwa Anies Baswedan Buka-bukaan Gaji PNS Jakarta Capai Rp 19 Juta
Ridwan Kamil Tak Setuju Pilkada Dipilih DPRD
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak sepakat soal adanya wacana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga legislatif.
Menurut dia, lebih baik pemerintah mencari cara agar proses pelaksanaan Pilkada tak memakan biaya besar.
"Saya adalah produk Pilkada langsung. Faktanya Pilkada mahal tapi kalau dikembalikan ke DPRD pendapat pribadi saya kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin murahnya," ujar Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Rabu (20/11/2019).
Salah satu caranya, kata Emil, pemberlakuan voting digital untuk memangkas biaya logistik selama proses Pilkada.
Hal tersebut telah dilakukan di India yang punya jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Indonesia.
"Kalau di India yang penduduknya lebih banyak dari kita mereka votingnya sudah pakai digital. Sementara di kita harus pakai saksi. Kalau delapan pasang satu TPS harus delapan saksi kalikan sekian rupiah, kalikan beribu TPS," ucap Emil.
Emil mengakui, biaya saksi merupakan komponen terbesar dalam anggaran kampanye calon kepala daerah.
Bahkan, ia mengaku biaya saksi menghabiskan setengah alokasi dana kampanye.
• Perselingkuhan di Balik Kecelakaan, Sambil Bawa Kabur Istri Orang, Pria Simpanan Tabrak Suami Sah
"Kalau boleh jujur biaya paling mahal itu saksi, karena harus menyediakan dan harus membayar. Jadi, menurut saya, wacana itu sebaiknya simpulkan dulu secara teknis, dan saya yang di lapangan saya tahu cost termahal ada di situ. Dulu saya gadaikan Harley yang tidak kembali lagi. Saya jual motor, banyaklah," kata Emil.
Diberitakan sebelumnya, polemik pilkada langsung kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu tak lepas dari Mendagri Tito Karnavian yang mempertanyakan relevansi pilkada langsung saat ini usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).
• Bukan Bali, 3 Tempat Ini Buat Indonesia Digandrungi, Resmi Negara Tujuan Wisata Favorit
Ia menilai, pilkada langsung memiliki mudarat yang tak bisa dihindari, seperti halnya banyak kepala daerah yang terjerat korupsi.
Meski demikian, ia juga tidak menafikan manfaat pilkada langsung bagi demokrasi.
Karena itu, Tito menganjurkan ada kajian dampak dan manfaat pilkada langsung.(*)
(Tribunnewsbogor.com/Vivi Febrianti)
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul PBNU Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Yunarto WIjaya: Semoga Tak Lupa Sejarah Kejatuhan Gus Dur.