Said Aqil Usul Presiden & Wakilnya Dipilih MPR, Yunarto Wijaya Ingatkan Sejarah Kejatuhan Gus Dur
Munas NU usulkan pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh MPR, Yunarto Wijaya pastikan PBNU tak lupa sejarah kejatuhan Gus Dur.
lihat foto
TRIBUNAMBON.COM - Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menanggapi usulan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, agar pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dilakukan oleh MPR.
Dalam hal itu, Yunarto Wijaya mengingatkan masa kepemimpinan Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Yunarto Wijaya berharap, PBNU tidak lupa dengan sejarah jatuhnya kepemimpinan Gus Dur pada masa itu.
Pada Tweet-nya itu, Yunarto Wijaya mengomentari artikel berita dengan judul Said Aqil: PBNU Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR.
• Data Terbaru Pelamar CPNS 2019, Kemenkumham Jadi Favorit, 10 Formasi Ini Tak Diminati Sama Sekali
• Wanita 19 Tahun Tewas Kelelahan Bercinta & Overdosis Sabu, Mulut Berbusa, Mayat Dibuang ke Kebun
Dilansir dari Tribunnews.com, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyampaikan usulan agar pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dilakukan oleh MPR.
Hal tersebut disampaikan oleh Said Aqil kepada pimpinan MPR di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Saiq Aqil mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan usulan Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
"Tentang pemilihan presiden kembali ke MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek Cirebon 2012," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Menurut Said Aqil, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah para kiai NU.
Pertimbangan NU memberikan usulan itu karena besarnya biaya yang ditanggung akibat pemilihan presiden secara langsung terutama ongkos sosial.
Dirinya menyontohkan perselisihan yang terjadi saat Pilpres 2019 lalu.
Said Aqil mengatakan tidak seharusnya terjadi pertikaian seperti itu lagi.
• Duduk Perkara Keterkaitan Marshanda dalam Rumah Tangga Karen Poore dan Arya Satria Claproth
"Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," tutur Said Aqil.
"Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung gak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu?" tambah Said Aqil.
Menurutnya keputusan ini diambil demi persatuan bangsa.
Dirinya memastikan usulan NU tidak terkait dengan kepentingan politik.
"Itu suara-suara para kiai pesatren yang semua demi bangsa demi persatuan. Gak ada kepentingan politik praktis nggak," pungkas Said Aqil.
Menanggapi usulan tersebut, Yuanarto Wijaya mengingatkan soal masa kepemimpinan Gus Dur.
Di mana menurut Yunarto Wijaya, saat itu Gus Dur harus lengser karena sistem pemilihan presiden oleh MPR.
"Semoga para senior di PBNU gak lupa ttg sejarah kejatuhan Gus Dur yang disebabkan oleh sistem pemilu seperti apa...," tulis Yunarto Wijaya.
• Apa Enaknya Jadi PNS? Di Mata Najwa Anies Baswedan Buka-bukaan Gaji PNS Jakarta Capai Rp 19 Juta
Ridwan Kamil Tak Setuju Pilkada Dipilih DPRD
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak sepakat soal adanya wacana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga legislatif.
Menurut dia, lebih baik pemerintah mencari cara agar proses pelaksanaan Pilkada tak memakan biaya besar.
"Saya adalah produk Pilkada langsung. Faktanya Pilkada mahal tapi kalau dikembalikan ke DPRD pendapat pribadi saya kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin murahnya," ujar Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Rabu (20/11/2019).
Salah satu caranya, kata Emil, pemberlakuan voting digital untuk memangkas biaya logistik selama proses Pilkada.
Hal tersebut telah dilakukan di India yang punya jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Indonesia.
"Kalau di India yang penduduknya lebih banyak dari kita mereka votingnya sudah pakai digital. Sementara di kita harus pakai saksi. Kalau delapan pasang satu TPS harus delapan saksi kalikan sekian rupiah, kalikan beribu TPS," ucap Emil.
Emil mengakui, biaya saksi merupakan komponen terbesar dalam anggaran kampanye calon kepala daerah.
Bahkan, ia mengaku biaya saksi menghabiskan setengah alokasi dana kampanye.
• Perselingkuhan di Balik Kecelakaan, Sambil Bawa Kabur Istri Orang, Pria Simpanan Tabrak Suami Sah
"Kalau boleh jujur biaya paling mahal itu saksi, karena harus menyediakan dan harus membayar. Jadi, menurut saya, wacana itu sebaiknya simpulkan dulu secara teknis, dan saya yang di lapangan saya tahu cost termahal ada di situ. Dulu saya gadaikan Harley yang tidak kembali lagi. Saya jual motor, banyaklah," kata Emil.
Diberitakan sebelumnya, polemik pilkada langsung kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu tak lepas dari Mendagri Tito Karnavian yang mempertanyakan relevansi pilkada langsung saat ini usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).
• Bukan Bali, 3 Tempat Ini Buat Indonesia Digandrungi, Resmi Negara Tujuan Wisata Favorit
Ia menilai, pilkada langsung memiliki mudarat yang tak bisa dihindari, seperti halnya banyak kepala daerah yang terjerat korupsi.
Meski demikian, ia juga tidak menafikan manfaat pilkada langsung bagi demokrasi.
Karena itu, Tito menganjurkan ada kajian dampak dan manfaat pilkada langsung.(*)
(Tribunnewsbogor.com/Vivi Febrianti)
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul PBNU Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Yunarto WIjaya: Semoga Tak Lupa Sejarah Kejatuhan Gus Dur.
