Sedang Hangat Ahok Masuk BUMN, Beda Pilihan Mahfud MD, Said Didu, Ferdy Usul BTP Jabat Direktur

Terkait hal itu, Mahfud MD lantas menyampaikan pendapatnya.

"Komisaris dikontrak, misalnya ya kalau betul, tetapi jangan lalu orang tidak tahu meng-caption lagi pernyataan saya 2 tahun lalu itu bahwa orang mantan napi enggak boleh jadi pejabat publik, enggak boleh," ucap Mahfud MD.

"Tetapi kalau menjadi pejabat tidak publik seperti badan usaha, itu perusahaan, terserah dia AD ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)-nya," sambungnya.

Menurut Mahfud MD, perusahaan BUMN memiliki AD ART terendiri yang tak terikat dengan pemerintahan.

"Maka tanya, di badan perusahaan BUMN mana lalu dia tunduk di AD ART-nya boleh enggak?," jelas Mahfud MD.

"Itu ndak tunduk pada ASN, ndak tunduk pada undang-undang hukum tata negara, itu hukum undang-undang hukum perdata."

Lantas, Mahfud MD menyinggung soal beberapa pihak yang membandingkan perubahan sikapnya kini dengan dulu dalam menanggapi permasalahan pemerintah.

"Nah ini nanti pasti ada belok lagi ini beritanya, Mahfud berubah lagi hehehe," ucap Mahfud MD sambil tertawa.

Lihat video berikut ini dari menit awal: 

'Saya lebih menempatkan Ahok sebagai posisi direktur'

Peneliti Alpa Research Database, Ferdy Hasiman memberikan pendapatnya terkait wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pimpinan di perusahaan BUMN.

Ferdy Hasiman mengungkapkan bahwa Ahok sangat tepat menduduki posisi Direktur di Pertamina.

Lantas, Ferdy Hasiman juga menyinggung soal penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap wacana penunjukan Ahok sebagai pimpinan di perusahaan milik BUMN. 

Hal itu disampaikan Ferdy Hasiman melalui channel YouTube KOMPASTV yang diunggah Minggu (17/11/2019).

Mulanya, Ferdy Hasiman menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu.