Breaking News:

Pengungsi Gempa Dimintai Bayaran saat Berobat, BPJS Kesehatan Membantah, Bupati Prihatin

BPJS Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat.

ANTARA FOTO/IZAAC MULYAWAN
BPJS Cabang Ambon membantah meminta pihak rumah sakit darurat dr Ishak Umarela memungut biaya pengobatan dari para pengungsi yang berobat. 

Dia pun menyarankan warga untuk berobat ke posko kesehatan yang ada di lokasi pengungsian karena tidak dipungut biaya.

Diminta Bayar saat Berobat di Rumah Sakit Darurat, Pengungsi Gempa: Mereka Ingin Kami Mati Perlahan

“Kalau hanya sakit panas, batuk-batuk biasa, demam kan itu ada posko kesehatan bisa berobat saja disitu gratis,”ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pengungsi di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit darurat di lokasi pengungsian desa tersebut lantaran rumah sakit tidak lagi memberikan layanan gratis pada pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan terhitung sejak 9 Oktober 2019.

Pihak rumah sakit mengaku pemberlakukan kebijakan itu lantaran masa tanggap darurat bencana Maluku telah dinyatakan selesai, walaupun pemerintah kabupaten Maluku Tengah masih diperpanjang satu minggu lagi.

 “Sebab BPJS tuntut untuk jalankan bayar BPJS setelah masa tanggap darurat selesai kemarin, jadi kita mau bagaimana lagi.

Kita juga mau gratiskan tapi kita juga ditekan oleh BPJS Kesehatan, ”kata Kepala Bidang Pelayanan dan Perawatan Rumah Skait Darurat, dr Ishak Umarela, Hasnawati Rasyid. 

Kisah Korban Gempa Maluku, 17 Bayi Lahir di Pengungsian, Ada yang Diberi Nama Gempa

Bupati Prihatin

Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengungkapkan rasa keprihatinannya setelah mengetahui rumah sakit darurat dr Ishak Umarela yang berada di lokasi pengungsian di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mewajibkan pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS membayar saat berobat di rumah sakit tersebut.

Menurut Abua, seharusnya dalam kondisi kedaruratan, rumah sakit tidak boleh meminta biaya dari pengungsi yang sakit saat berobat di situ.

“Sebenarnya tidak boleh, itu masih dalam keadaan darurat,”kata Abua kepada Kompas.com saat dikonfirmasi dari Ambon, Senin (14/10/2019).

Menurut Abua, meski rumah sakit tersebut berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, namun secara administrai rumah sakit tersebut tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melainkan pemerintah Provinsi Maluku.

“Rumah sakit itu masuk dalam kewenangan provinsi walaupun dia ada di Maluku Tengah,” ujarnya.

Gempa Susulan Ambon Terus Terjadi, Sekolah Diliburkan 9 Hari Ke Depan & 2 Ribu Rumah Rusak

Abua mengatakan, rumah sakit itu dibangun khusus untuk penanganan pengungsi korban gempa di wilayah tersebut.

Sehingga, sangat disayangkan jika pihak rumah sakit harus meminta biaya pengobatan bagi pengungsi yang tidak memiliki kartu BPJS.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved