Rusuh Papua, Wiranto Geram Pemberitaan Media Internasional: Sebut Distorsi, Referendum Absurd
Soal rusuh Papua, Wiranto melanjutkan berita-berita tersebut dikemas dan dikembangkan sehingga tidak lagi memberitakan realita di lapangan
lihat foto
TRIBUNAMBON.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto merasa geram karena pemberitaan soal Papua dan Papua Barat banyak yang dikemas tidak sesuai fakta.
"Saudara sekalian di luar negeri, saya dapat laporan banyak beredar informasi tidak benar. Terjadi distorsi (ketidaksempuraan atau penyimpangan) informasi," tegas Wiranto, Senin (9/9/2019) di kantornya, Kemenko Polhukam, Jakarta.
Wiranto melanjutkan berita-berita tersebut dikemas dan dikembangkan sehingga tidak lagi memberitakan realita di lapangan.
"Mereka menyebutkan banyak terjadi pelanggaran HAM serta pembunuhan. Seolah berita dikemas dengan betul tapi kenyataannya tidak," ujar Wiranto.
"Jangan sampai informasi ini diterima Komisi Tinggi HAM sebagai kebenaran. Kita sama-sama punya tugas menyampaikan berita yang benar,benar, benar bukan benar-benar palsu," tambah Wiranto.
• Acara TV Hari Ini Selasa 10 September 2019: The Dinosaur Project, Godzilla, Indonesia vs Thailand
Terakhir, Wiranto juga mengomentari adanya negara yang mendukung Papua Merdeka dengan referendum.
Wiranto menjelaskan jalan hukum internasional sudah tertutup sehingga referendum ingin merdeka adalah absurd dan tidak relevan lagi dengan kondisi hukum internasional maupun nasional.
Wartawan asing di Papua
• Diawali Ikon Bendera Merah Putih, Kabar BJ Habibie Meninggal Beredar di WhatsApp
Pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat, empat Warga Negara Australia yang ikut dalam demonstrasi di Sorong dideportasi ke negaranya.
Pemerintah Indonesia melalui Imigrasi dan petugas keamanan masih melakukan pembatasan dan pengawasan pada orang asing khususnya di Papua dan Papua Barat.
"Pengawasan orang asing masih kita lakukan karena keadaan memang membutuhkan kondisi yang terus kita pelihara kondusif," ucap Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Senin (9/9/2019) di kantornya Kemenko Polhukam, Jakarta.
Sementara untuk kehadiran wartawan asing, diungkap Wiranto, kini masih dipertimbangkan untuk diberikan kebebasan seperti semula.
"Saya sudah bicara kan sulit membedakan wartawan (asing) dan provokator. Sehingga kita lakukan pembatasan dengan syarat tertentu, tidak sebebas-bebasnya," tegas Wiranto.
Wiranto berharap kondisi di Papua dan Papua Barat bisa kembali pulih sehingga sektor pasiwisata disana, seperti Raja Ampat kembali menjadi primadona para turis baik lokal maupun mancanegara.
Terakhir, Wiranto mengamini keadaan di lapangan lah yang memaksa pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi seperti pengawasan dan pembatasan orang asing.
