Diskoma UGM Gelar Diskusi, Bertajuk Indonesia Berbenah: Retorika Arogansi Menuju Retorika Urgensi

Dalam setiap penyebaran hoaks, di luar negeri, bukan hanya orang-orang yang menyebarkan yang diproses secara hukum, tapi juga platform tempat disebarkannya hoaks”, jelas Agus.

Keberadaan hoaks dapat menguntungkan platform karena mereka mendapatkan traffic pada akhirnya keuntungan finansial yang menjadi ujungnya.

Dalam konteks tersebut, idealnya platform media sosial dilihat sebagai perusahaan teknologi dan perusahaan media sekaligus yang perlu memerhatikan tiap-tiap informasi yang disebarkan apakah mengandung hoax atau informasi yang real.

“Jika kita menggunakan media sosial coba bayangkan kita sedang berbicara dengan banyak orang sehingga tingkat kehati-hatian kita dalam berkomunikasi lebih meningkat tidak sembarang bicara, dalam menyampaikannya”, ujar Agus Sudibyo.

Baca juga: Terima Tuntutan Mahasiswa Wetar Lirang, Wakil Gubernur Maluku: Sudah Kami Tindak Lanjuti 

Baca juga: Aliansi Mahasiswa UKIM Gelar Aksi, Tuntut Rektor Ambil Tindakan Tegas Soal Kasus Kekerasan Seksual

Melalui kegiatan Diskoma edisi #24 ini, kedua narasumber menekankan bahwa komunikasi publik memiliki peran sentral dalam membangun kualitas demokrasi.

Terlihat jelas bahwa retorika arogansi yang sering ditampilkan para elit politik tidak hanya mengurangi kualitas dialog publik, tetapi juga mempersempit ruang empati dan partisipasi masyarakat. 

Sementara itu, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap komunikasi, di mana batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi kabur, serta muncul dilema demokrasi digital yang menghadirkan peluang sekaligus ancaman berupa polarisasi, hoaks, dan ujaran kebencian. 

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak baik elit, praktisi, maupun masyarakat untuk menumbuhkan literasi komunikasi yang lebih etis dan empatik, serta menggunakan media sosial secara bijak dengan kesadaran bahwa setiap pesan yang disampaikan berimplikasi pada ruang publik yang lebih luas.

Dengan demikian, komunikasi yang baik dan bertanggung jawab akan mampu mendorong terciptanya demokrasi yang lebih sehat dan partisipatif.

(*)