Pemuda Buru Pertanyakan Rencana Pemda Pinjam Rp150 Miliar ke Bank Maluku-Malut

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Ummi Dalilah Temarwut

BURU, TRIBUNAMBON.COM - Pemuda Kabupaten Buru, Marwan Titahelu mempertanyakan dasar dan keberanian Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengajukan pinjaman Rp150 miliar kepada Bank Maluku–Malut.

Pasalnya, tidak ada penjelasan resmi dari Pemda terkait pengajuan, tidak ada paparan publik, dan tidak ada kajian terbuka yang menunjukkan urgensi kebutuhan di tengah kondisi keuangan yang rapuh saat ini.

Diamnya pemerintah dan parlemen daerah justru memunculkan kecurigaan ada sesuatu yang disembunyikan dari rakyat.

Menurutnya, angka 150 miliar adalah keputusan ekstrem, mengingat PAD Kabupaten Buru sangat minim, ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi, dan beban utang masa pemerintahan sebelumnya belum selesai.

Dalam kondisi seperti itu, pinjaman jumbo justru berpotensi menjadi jerat fiskal jangka panjang bagi daerah.

Lebih jauh, Marwan menyoroti ketertutupan total dari dua institusi kunci yaitu Pemda dan 25 anggota DPRD Kabupaten Buru.

Tidak ada dokumen resmi yang dipublikasikan kepada masyarakat, tidak ada penjelasan mengenai proyek apa yang mendesak hingga harus dibiayai utang sebesar itu. 

Tidak ada penjabaran manfaat, risiko, analisis ekonomi, ataupun simulasi beban fiskal.

“Ketika sebuah kebijakan publik yang berdampak puluhan tahun ke depan diputuskan tanpa keterbukaan, itu bukan kelalaian—itu pola. Dan pola seperti ini selalu berbahaya,” ujar Marwan.

Baca juga: Puluhan Kader AMGPM Daerah Pulau Ambon Ikuti PKJL: Dorong Penguatan Kapasitas dan Kualitas

Baca juga: Diduga Gadai Mobil Tak Bayar Utang: Janji Manis Suami Istri Satpol-PP, IRT di Ambon Rugi Rp. 37 Juta

Marwan menilai, diamnya DPRD sama sekali tidak mencerminkan fungsi pengawasan. 

“Jika wakil rakyat tidak bersuara, maka publik berhak mempertanyakan apakah mereka memahami dampaknya, atau justru ikut membiarkan keputusan yang merugikan rakyat?” ucapnya.

Ia menegaskan, penting untuk memastikan bahwa tidak ada deal-deal politik yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus menanggung akibat dari keputusan elite.

Yang paling mencolok adalah ketiadaan penjelasan mengenai urgensi peminjaman tersebut. 

Pemerintah belum pernah menunjukkan satu pun paparan rinci terkait kebutuhan mendesak, proyek apa yang membutuhkannya, manfaat konkret untuk masyarakat, perhitungan bunga 10–12 persen, serta dampak jangka panjang untuk keuangan daerah.