Geledah Baplitbangda dan Dinas Koperasi, Kejari Malteng Amankan 18 Bundel Dokumen Bansos

Ringkasan Berita:

• Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah melakukan upaya paksa penggeledahan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Maluku Tengah dan Kantor Dinas Koperasi UMKM Maluku Tengah, Rabu (4/3/2026).
• ‎Penggeledahan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian agenda penyidikan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah melakukan upaya paksa penggeledahan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Maluku Tengah dan Kantor Dinas Koperasi UMKM Maluku Tengah, Rabu (4/3/2026).
‎
‎Penggeledahan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian agenda penyidikan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
‎
‎Penggeledahan itu  didasarkan Surat Penggeledahan Nomor: PRINT-45/Q.1.11/Fd.1/01/2026 dan Surat Perintah Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pid.B. Geledah/2026/PN Msh tanggal 27 Januari 2026.
‎
‎Tim Penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen, antara lain,18  bundel dokumen terkait dengan Perencanaan Penyaluran Bansos pada Dinas Koperasi UMKM Maluku Tengah tahun 2023.
‎
‎Selain dokumen perencanaan, Kejari juga mengamankan 1.076 dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penyaluran Bansos pada Dinas Koperasi tahun anggaran 2023.
‎
‎Adapula satu unit alat elektronik yang disita Tim Penyidik Kejari Maluku Tengah. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan diajukan penyitaan pada Pengadilan Negeri Masohi.

Baca juga: Komisi III DPRD Maluku Temukan Sejumlah Persoalan Proyek Jalan BPJN di KKT dan Malteng

Baca juga: Sosialisasi Pendatangan Potensi KTA dan Bimtek Aplikasi Ayo Pramuka Kwarna di Kwartir Daerah Maluku 

‎Dalam konferensi pers yang berlangsung sore, Kepala Kejari Maluku Tengah, Herbeth Pesta Hutapea mengimbau sejumlah hal kepada pihak-pihak terkait.
‎
‎"Untuk tidak melakukan upaya-upaya merintangi, menghilangkan atau merusak alat bukti serta berusaha untuk melakukan upaya melobi penyelesaian perkara ini," tegas Hutapea.
‎
‎Selain itu, Kajari juga menegaskan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan pihak-pihak tak bertanggung yang mengatasnamakan Kajari tuk tindakan yang mengarah ke pemerasan. 
‎
‎Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah  beserta jajaran Tim Penyidik juga menegaskan tetap bekerja secara profesional, integritas dan akuntabel serta melaksanakan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip zero KKN. (*)