‎Pemda Maluku Tengah Gelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), Rabu (3/9/2025).
‎
‎Rapat  koordinasi Tim PORA dilaksanakan pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan se- Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.
‎
‎Hadir dalam Rakor tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon.

Mewakili Bupati Maluku Tengah, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Tengah, Halid Pattisahusiwa mengungkapkan pentingnya Rakor ini sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Baca juga: RSUD Bukit Tatango Tak Kunjung Rampung, Kadis Kesehatan Usul Alih Fungsi Jadi Sekolah Kesehatan

Baca juga: Kasus Pembakaran Rumah Warga Hunuth, Polisi Minta Masyarakat Bersabar

‎"Sebagaimana Kita maklumi, keberadaan orang atau Warga Negara Asing yang melakukan berbagai kegiatan di wilayah hukum Indonesia perlu mendapat perhatian semua pihak," tukas Halid.
‎
‎Pengawasan diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta merupakan wujud upaya penegakan hukum.
‎
‎"Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam hal pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing mutlak dilakukan," jelas Halid yang juga Camat Saparua Timur itu.
‎
‎Melalui Tim PORA, lanjut Halid, adanya wadah resmi untuk bertukar informasi, menyusun strategi pengawasan, dan menindak setiap potensi pelanggaran yang melibatkan orang asing. 
‎
‎"Apalagi dalam kondisi efisiensi saat ini, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengawasan yang efektif," imbuh Halid.
‎
‎Dirinya berharap, seluruh Tim PORA untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. 
‎
‎"Kita harus betul-betul mengetahui data akurat keberadaan orang asing di wilayah kita. Kerjasama dan koordinasi secara berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten harus senantiasa dilakukan, agar tersedia data yang update dan lengkap," harapnya. (*)