Menelusuri Proyek MIP Maluku: Waisarisa SBB- Ambon, Libatkan Bank Dunia

Ringkasan Berita:

• Proyek Maluku Integrated Port melalui proses panjang sejak era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo (Ambon New Port), lalu dihidupkan kembali di era Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa.
• Tujuan MIP untuk memutus ketergantungan logistik Maluku dari Surabaya–Makassar yang memicu disparitas harga, terutama di wilayah kepulauan.
• Kajian Bank Dunia menilai lokasi paling ideal berada di Pulau Ambon, sehingga Pemprov Maluku mengarahkan MIP sebagai pelabuhan terintegrasi multi-fungsi

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Proyek Maluku Integrated Port (MIP) bukan lahir dalam semalam. 

Ia melewati proses panjang, tarik-ulur gagasan, hingga kajian teknis lintas lembaga. 

Di era Kepemimpinan Hendrik Lewerissa, proyek ini kembali dihidupkan dengan pendekatan baru yang disebut lebih realistis, berbasis kajian, dan mempertimbangkan keberlanjutan investasi.

Baca juga: Jadwal KM Sinabung 2 Maret - 1 April 2026: Berlayar ke Bau Bau, Banggai, Bitung

Baca juga: Polemik Dua Surat Rapat Matarumah Parentah Negeri Soya, Reno Rehatta: Ada Apa?

*Bagaimana Jejaknya? Dari Ambon New Port ke Maluku Integrated Port*

Gagasan pelabuhan besar di Maluku sejatinya sudah muncul sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada masa Joko Widodo dengan nama Ambon New Port. 

Ini ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam konferensi pers dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, serta insan pers, di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Kamis (26/2/2026).

Ia menuturkan bahwa kala itu, lokasi direncanakan di Wai. Dan Liang, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah.

Namun hingga akhir periode kedua Presiden tersebut, proyek belum terealisasi. 

Resmi di Maluku, Kepemimpinan ialah Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, membawa pendekatan berbeda. 

Nama proyek diubah menjadi Maluku Integrated Port. 

“Oleh saya dan Pak wakil gubernur bapak Abdulah Vanath, sebelum kami dilantik kami datang dengan rencana ke Beppenas, untuk menyampaikan usulan pembangunan tapi kami menggunakan istilah namanya Maluku Integrated Port, bukan Ambon, karena ini Maluku,” ucap Lewerissa kepada rekan media.  

“Kami tidak ingin terkesan hanya untuk Ambon. Ini untuk Maluku secara Keseluruhan,” tegas Gubernur.

*Akar Masalah : Disparitas Harga dan Ketergantungan Logistik *

Maluku yang berada di jantung kawasan timur Indonesia, justru terlalu lama hingga saat ini bergantung pada distribusi logistik dari Surabaya dan Makassar. 

Rantai pasokan panjang membuat harga komoditas di Kabupaten/ Kota, terutama wilayah kepulauan, jauh lebih mahal dibanding pusat distribusi.

Identifikasi masalah yang ditemukan ialah ; 
- harga bahan bangunan dan kebutuhan pokok melonjak di pulau-pulau terpencil. 
- Biaya angkut antar-pulau memperbesar disparitas harga.
- Komoditas perikanan sulit langsung menembus pasar ekspor tanpa transit luar daerah. 

Hal inilah, Gubernur Lewerissa tegaskan bahwa MIP digagas sebagai solusi struktural untuk memotong rantai distribusi tersebut. 

“Soal Maluku Maluku Integrated Port, Adalah satu proyek infrastruktur di bidang kemaritiman dan kelautan yang dipandang perlu dibangun oleh pemerintah provinsi Maluku karena kami menyadari bahwa posisi Maluku sebagai wilayah tengah tengah di kawasan timur Indonesia ini terlalu lama bergantung distribusi logistik nya dari Surabaya dan Makassar sehingga harga harga komoditas di provinsi Maluku di pulau pulau terutama di daerah daerah kabupaten kota yang lain itu menjadi sangat mahal disparitas harganya,” tegas Lewerissa.

*Babak Baru : Usulan Waisarisa, Seram Bagian Barat *

Dalam visi awal, Pemprov Maluku mengusulkan lokasi di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Pertimbangan awal ialah, mengurai konsentrasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini terpusat di Ambon dan mendorong Pulau Seram menjadi pusat pertumbuhan baru. 

Namun Gubernur menyadari, sebuah usulan besar tidak otomatis diterima. 

“Lalu kami mengusulkan daerahnya di Wilayah Waisarisa pada Seram Bagian Barat, Dalam visi kami kalau bisa kita Urai pertumbuhan ekonomi itu tidak terkonsentrasi Di pulau Ambon saja itu kan menjadi sesuatu yang baik untuk mengarahkan pertumbuhan baru di pulau seram. Tapi ini kan pikiran kami pikiran pengusulan kaya mengusulkan rencana itu. Namanya juga usulan terobosan, apakah terobosan itu serta-merta harus diterima oleh pemerintah pusat atau pihak lembaga-lembaga lain atau pihak swasta lain akan terlibat dalam dalam pembangunan proyek infrastruktur itu kan tidak absolut tidak otomatis namanya juga mengusulkan, bisa diterima bisa juga tidak diterima atau ditolak. Semua harus ada alasan teknis yang bisa dibenarkan,” ujarnya.

*Masuknya Bank Dunia dan Uji Kelayakan *

Karena nilai proyek sangatlah besar, Lewerissa sebut mustahil dibiayai melalui APBD. 

Pemprov pun membuka komunikasi dengan pemerintah pusat dan lembaga internasional, termaksud Bank Dunia. 

Skema realistis diantanya ialah, APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, dan Investasi Swasta.

Bank Dunia melakukan Pre-feasibility study (kajian awal kelayakan). Hasilnya menjadi titik balik penting. Lokasi paling ideal dinilai berada di Pulau Ambon.

“Karena itu akan dibangun oleh institusi lain maka ketika berinteraksi dengan lembaga-lembaga itu kita harus mendengar visi mereka dan Bank Dunia telah melakukan pengujian kelayakan awal dan nanti kemudian akan diikuti dengan studi kelayakan. Hasil studi mereka lokasi paling ideal untuk membangun Maluku Integrated Port Itu ada di pulau Ambon bukan di SBB,” 

*Mengapa Kajian Mengarah ke Pulau Ambon? *

Beberapa pertimbangan teknis yang muncul dari hasil kajian ialah ; 

- infrastruktur pendukung telah tersedia seperti Pelabuhan Yos Sudarso dan Bandara Udara Pattimura 
- Basis pasar terbesar berada di pulau ambon, hal ini jika dilihat penduduk kota ambon serta kawasan Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu, menciptakan kekuatan pasar yang signifikan untuk pulau Ambon secara keseluruhan. 
- Efisiensi Investasi dan Rantai Pasok, bahwa membangun di lokasi yang terlalu jauh dari pusat distribusi akan menambah biaya logistik dan kurang menarik bagi investor.

“Orang membangun infrastruktur pasti menghitung. Investasi harus kembali?” Tegas Gubernur. 

*Realitas Ekonomi dan Visi Pemerataan *

Pemprov Maluku menerima hasil kajian tersebut sebagai dasar rasional. 

Meski visi awal ingin mendorong pertumbuhan di Pulau Seram, hasil studi teknis menujukan Ambon lebih layak secara ekonomi dan logistik.

Keputusan ini disebut sebagai kompromi antara idealisme pemerataan dan realitas kelayakan investasi. 

*Bagaimana MIP Bekerja: Pelabuhan Terintegrasi Multi-Fungsi *

MIP dikonsepkan sebagai kawasan terpadu yang mencangkup ;
- Pelabuhan Logistik dan Konteiner
- Pelabuhan Perikanan
- Pelabuhan Ro-Ro
- Terminal LNG dan Fasilitas energi. 

“Oleh karena itu pemerintah provinsi Maluku menggagas adanya satu pelabuhan terintegrasi dan nantinya akan berfungsi sebagai pelabuhan untuk logistik, pelabuhan untuk perikanan, pelabuhan untuk Roro, Dan sebagai satu membangun fasilitas terminal LNG Dan energi lainnya,” 

Dengan konsep ini sebut Hendrik, bahwa Maluku diharapkan tidak lagi sekedar wilayah transit, tetapi menjadi simpul distribusi utama Indonesia Timur. (*)