Harga Minyak Tanah Kerap Melonjak Jelang Ramadan, Komisi II DPRD Minta Pemda Tertibkan Pengecer

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyoroti persoalan distribusi dan harga Minyak Tanah (Mitan) yang dinilai selalu bermasalah menjelang bulan suci Ramadan.

Hal itu disampaikan Rudi Rumondar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama mitra kerja di Ruang Paripurna, Selasa (3/2/2026).

Rudi mengatakan, setiap menjelang puasa masyarakat kerap kesulitan mendapatkan minyak tanah, meski pemerintah daerah mengklaim stok dalam kondisi cukup.

“Biasanya di bulan suci Ramadan, menjelang satu minggu masuk puasa, masyarakat sudah sangat susah mencari minyak tanah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan tidak hanya terjadi pada ketersediaan stok, tetapi juga pada lonjakan harga di tingkat pengecer.

“Kalau dari SPBU jualnya Rp18 ribu, di pihak pengecer sudah naik menjadi Rp25 ribu sampai Rp30 ribu,” katanya.

Baca juga: Komisi II DPRD  Soroti Ketimpangan Distribusi hingga Peran TPID SBT Jelang Ramadan

Baca juga: Kuota Haji Maluku 2026 Ditetapkan 587 Orang, Kota Ambon Mendominasi

Menurut Rudi, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap distribusi BBM, terutama di tingkat pengecer.

“Ini yang mestinya pemerintah daerah harus tertibkan mereka semua. Harus tertibkan,” tegasnya.

Kata dia, meskipun pemerintah daerah melalui jajarannya menyampaikan bahwa stok minyak tanah cukup banyak, tanpa pengawalan ketat di lapangan, kondisi itu tidak akan berdampak pada stabilitas harga.

“Saya dengar stoknya cukup banyak sekali, tapi kalau tidak dikawal oleh pemerintah daerah itu juga sama saja. Harganya tetap naik terus,” bebernya.

Ia menilai, pemerintah daerah sudah seharusnya menunjukkan kinerja nyata, terutama di awal masa pemerintahan baru, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

“Di masa awal pemerintahan bupati ini, mestinya pemerintah daerah sudah harus menunjukkan kinerjanya, supaya di tahun 2026 harga minyak tanah itu bisa terjangkau oleh masyarakat,” kata Rudi.

Diri berharap, penertiban distribusi dan pengawasan harga BBM dapat dilakukan secara serius agar masyarakat merasa nyaman menjalankan ibadah puasa tanpa dibebani mahalnya kebutuhan energi rumah tangga.

“Pemerintah daerah harus hadir untuk melihat kegelisahan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan,” pungkasnya.(*)