Minggu, 26 April 2026

SBT Hari Ini

Komisi II DPRD  Soroti Ketimpangan Distribusi hingga Peran TPID SBT Jelang Ramadan

Anggota Komisi II DPRD SBT, Rudy Wajo, menilai program tersebut belum berjalan merata dan cenderung hanya terpusat di Kota Bula.

Penulis: Haliyudin Ulima | Editor: Mesya Marasabessy
TribunAmbon.com/Ali/Haliyudin Ulima
DPRD SBT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Komisi II, di Ruang Paripurna, Selasa (3/2/2026). 

Ringkasan Berita:
  • Pelaksanaan program pasar murah jelang Ramadan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menuai kritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (3/2/2026). 
  • Anggota Komisi II DPRD SBT, Rudy Wajo, menilai program tersebut belum berjalan merata dan cenderung hanya terpusat di Kota Bula.
  • Rudy mengungkapkan, berdasarkan laporan internal Komisi II DPRD SBT, sejumlah kecamatan di wilayah kepulauan belum pernah menikmatinya.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pelaksanaan program pasar murah jelang Ramadan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menuai kritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (3/2/2026). 

Anggota Komisi II DPRD SBT, Rudy Wajo, menilai program tersebut belum berjalan merata dan cenderung hanya terpusat di Kota Bula.

Rudy mengungkapkan, berdasarkan laporan internal Komisi II DPRD SBT, sejumlah kecamatan di wilayah kepulauan belum pernah menikmatinya. 

“Sembako murah ini seringkali pemerintah daerah hanya lakukan di Kota Bula,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD SBT bersama sejumlah OPD.

Ia menegaskan, kondisi tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) II dan Dapil III, khususnya kecamatan-kecamatan kepulauan.

“Jangankan di Dapil II, Dapil III terutama Gorom, Kesui, dan Teor, masyarakat di sana belum pernah merasakan sembako murah,” katanya.

Baca juga: Upah PPPK Paruh Waktu di Maluku Tengah Bakal Dilakukan Pemerataan

Baca juga: Bantuan Beras Mandek, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian SBT Dikecam

Menurutnya, ketimpangan pelaksanaan pasar murah ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan distribusi.

Padahal masyarakat di wilayah terpencil justru menghadapi harga bahan pokok yang lebih mahal akibat biaya transportasi dan distribusi.

“Pasar murah ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan, bukan hanya kegiatan yang berputar di kota Bula saja,” tegasnya.

Dirinya meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar tidak hanya fokus melaksanakan program di pusat kabupaten, tetapi turun langsung mengecek kondisi riil di kecamatan-kecamatan.

Selain menyoroti pemerataan pasar murah, Rudy juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius mengantisipasi lonjakan harga pangan.

Terutama menjelang bulan suci Ramadan, yang kerap diiringi peningkatan kebutuhan bahan pokok.

“Pemerintah perlu mengidentifikasi potensi surplus dan defisit melalui neraca, karena di bulan suci Ramadan biasanya terjadi penurunan dan tekanan stok,” katanya.

Ia menegaskan, stabilitas pangan dan harga bahan pokok tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan pelaksanaan pasar murah yang tepat sasaran.

Secara khusus, dirinya mendesak Dinas Ketahanan Pangan agar memperkuat peran TPID atau membentuk satuan tugas yang benar-benar bekerja di lapangan.

“Saya meminta Kepala Dinas Ketahanan Pangan harus membuat Satgas atau TPID yang mampu mengantisipasi inflasi sekaligus memastikan pasar murah dirasakan sampai ke kecamatan-kecamatan,” tutupnya.(*)

Sumber: Tribun Ambon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved