Pemprov Maluku Usulkan 391 Rumah untuk Warga Terdampak Konflik dan Bencana

Ringkasan Berita:

• Pemprov Maluku usulkan pembangunan 391 rumah di empat desa terdampak konflik dan bencana ke Kementerian PKP.
• Gubernur soroti tingginya biaya pembangunan akibat kondisi geografis kepulauan.
• Kementerian siap lakukan survei dan bangun kawasan permukiman secara bertahap dan terpadu.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan pembangunan 391 unit rumah di empat desa terdampak konflik sosial dan bencana kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). 

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Direktorat Jendral Perumahan Pedesaan Kementerian PKP di Graha Exitama With Binayas, Senin (11/5/2026). 

Dalam penuturannya pada pertemuan tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mengatakan bahwa kebutuhan pembangunan rumah di wilayah kepulauan seperti Maluku membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. 

Baca juga: Pedagang Ikan Kembali Berjualan di Bibir Jalan Pasar Mardika, Kinerja Satpol-PP Ambon Disorot

Baca juga: Polda Maluku Limpahkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual Anak Royke Madobaafu ke Kejari SBB

Mengingat keterbatasan fiskal daerah berhadapan langsung dengan keterbatasan akses yang membuat biaya konstruksi semakin tinggi. 

“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.

Gubernur juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap besaran bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis di Maluku. 

Selaras dengan hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku menjelaskan empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah yakni, Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 Unit, dan Desa Kariu sebanyak 207 unit. 

Menurut dia pada 2026 ini, proses pembangunan masih berada pada tahap perencanaan sebelum nantinya dilanjutkan ke tahap pembangunan setelah pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan. 

Menanggapi permintaan itu, pihak Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan serta menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.

Ditegaskan bahwa tim teknis akan turun langsung ke lokasi bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan.

Bahwa pemerintah pusat tidak hanya akan membangun rumah, tetapi juga menata kawasan permukiman agar lebih layak huni.

“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Jani Arjanto, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan, Yunianto Rahadi Utomo, QMRP; serta Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan, Mitha Hasti Suryani, Kepala Kantor Perwakilan Pemerintahan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta. (*)