Soal PTDH Fredrika Schipper, PH Tegaskan Bukan Sebab Kasus Calo CPNS Tapi Disiplin

“Apabila tuduhan ‘calo’ tetap dijadikan narasi untuk menyudutkan klien kami, maka kami mendesak adanya Transparansi Kolektif. Perbuatan hukum yang dituduhkan harus dibuka secara terang benderang dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti dan menyudutkan satu pihak saja sebagai korban kebijakan, melainkan harus menyentuh seluruh oknum yang terlibat agar tercipta keterbukaan informasi yang adil dan objektif,” ujarnya. 

Nimbrod menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan, namun tidak akan tinggal diam apabila hak administratif dan martabat kliennya dirugikan oleh opini yang tidak berdasar. 

“Klien kami tetap menghormati proses hukum, namun kami tidak akan membiarkan hak-hak administratif dan martabat klien kami dihakimi oleh opini publik yang tidak berdasarkan fakta hukum yang utuh. Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut untuk menguji keabsahan prosedur PTDH ini,” pungkasnya. (*)