APBD Dipangkas, Belanja PPPK Tembus Rp.100 Miliar, Ruang Fiskal SBT Kian Sempit

Ringkasan Berita:

• Pemkab Seram Bagian Timur menghadapi tekanan fiskal serius akibat kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas APBD sebesar Rp117 miliar.
• Bupati Fachri Husni Alkatiri menyebut besarnya belanja pegawai, khususnya PPPK yang menembus lebih dari Rp100 miliar, mempersempit ruang fiskal daerah.
• Pemerintah daerah terpaksa menahan sejumlah program dan menyesuaikan belanja, sembari berharap pemulihan keuangan agar kebijakan dapat dievaluasi kembali.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) saat ini menghadapi tekanan fiskal serius menyusul kebijakan efisiensi anggaran, Rabu (21/1/2026).

Kebijakan tersebut berdampak pada pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp. 117 miliar.

Baca juga: Razia di Pelabuhan Hunimua, Polisi Amankan 500 Liter Sopi Ilegal

Baca juga: Keuangan Daerah Tak Sehat, Bupati Fachri Husni Alkatiri Pilih Tunda Pengadaan Mobil Dinas Jabatan

Fachri Husni Alkatiri selaku Bupati SBT mengakui pemotongan tersebut bukan angka kecil dan menjadi tantangan besar yang tengah dihadapi pihaknya.

“Pemotongan Rp. 117 miliar itu bukan angka kecil, itu fakta yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.

Hal itu membuat pihaknya harus melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap belanja daerah, termasuk menahan sejumlah program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan.

“Ini bukan soal mau atau tidak mau, tetapi soal kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Fachri mengungkapkan, tekanan fiskal daerah semakin berat karena besarnya belanja pegawai, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasalnya, khusus untuk belanja pegawai PPPK penuh waktu saja telah menembus lebih dari Rp. 100 miliar.

“Untuk PPPK penuh waktu saja, daerah ini harus mengeluarkan lebih dari Rp100 miliar,” katanya.

Menurutnya, struktur belanja seperti itu membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi semakin sempit dan membatasi kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan di sektor lain.

“Dengan struktur anggaran seperti ini, kita harus sangat realistis dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tidak bermaksud merugikan aparatur, termasuk PPPK, melainkan berupaya menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kami tidak bermaksud menetapkan kebijakan yang tidak wajar, tetapi ketepatan anggaran mengharuskan kami untuk realistis,” katanya.

Fachri berharap, seluruh pihak dapat memahami kondisi tersebut secara objektif dan mendukung langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah.

“Kalau kondisi keuangan daerah sudah lebih baik, tentu semua kebijakan akan kita evaluasi kembali,” tandasnya.(*)