DPRD SBT Minta Pemda Beri Subsidi Transportasi ke Kapal Cantika dan Fajar

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Azis Yanlua, menyoroti kebijakan subsidi transportasi yang selama ini dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat kecil, khususnya warga di wilayah kepulauan.

Hal itu disampaikan Yanlua menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait minimnya trasportasi laut yang dikeluhkan hingga kini, Selasa (16/12/2025).

Yanlua menilai, Pemerintah Daerah selama ini lebih banyak memberikan subsidi kepada maskapai penerbangan Trigana, yang menurutnya justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas.

“Selama ini kita bersubsidi ke Trigana, sementara Trigana ini angkutan yang terbatas dan bisa memuat kelompok menengah ke atas," ujarnya. 

Baca juga: Pemkot Ambon Akan Sidak ke Distributor Pastikan Ketersediaan Harga Sembako Aman

Baca juga: SBT Terima Bantuan Traktor Roda 4 dari Kementan, Dorong Produktivitas Pangan dan Hortikultura

Ia menilai, langkah tersebut justru tidak menyentuh langsung masyarakat dengan ekonomi lemah, lantaran penggunaan Trigana didominasi oleh kelompok yang dianggap mampu. 

"Anggota DPRD, kepala dinas, pak bupati, kontraktor dan pengusaha. Sementara masyarakat paling bawah tidak mungkin dan saya yakin jarang sekali naik pesawat,” tegasnya. 

Ia mempertanyakan kebijakan subsidi tersebut, sebab masyarakat kecil di wilayah kepulauan seperti Pulau Kesuy, Pulau Teor dan Pulau Gorom lebih membutuhkan akses transportasi laut yang terjangkau dan rutin.

“Kalau subsidi ke pesawat untuk kelompok menengah ke atas saja bisa, apalagi kepentingan masyarakat di bawah. Karena itu kapal Cantika dan Fajar sudah harus disubsidi oleh Pemda, supaya mempermudah masyarakat yang ada di Pulau Kesuy, Pulau Teor, Pulau Gorom dan sekitarnya,” bebernya.

Yanlua juga mengungkapkan, dalam berbagai diskusi yang dilakukan, persoalan utama tidak maksimalnya pelayanan kapal laut di wilayah SBT adalah soal subsidi daerah.

“Ketika kita berdiskusi dan bertanya-tanya, ternyata problemnya soal subsidi daerah,” lanjutnya.

Kata dia, selama ini kapal Cantika dan Fajar yang beroperasi di wilayah SBT hanya memiliki batas pelayaran sampai di Gorom, dan belum menjangkau Pulau Kesuy maupun Pulau Teor.

“Kemarin saya dengarkan banyak hal yang dicakapkan soal dua kapal yang berlayar di SBT itu hanya batasnya sampai di Gorom, tidak sampai ke Kesuy dan tidak sampai ke Teor, yaitu kapal Fajar dan Cantika,” tutupnya. 

Dirinya berharap Pemerintah Daerah Kabupaten SBT dapat mengevaluasi kembali kebijakan subsidi transportasi, agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, khususnya warga di daerah kepulauan yang selama ini sangat bergantung pada transportasi laut.(*)