SBT Hari Ini
Dua OPD Diduga Gagal Tingkatkan PAD, DPRD SBT Minta Evaluasi Menyeluruh
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan dianggap gagal memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Penulis: Haliyudin Ulima | Editor: Fandi Wattimena
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima
BULA, TRIBUNAMBON.COM – Kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali disoroti DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dalam rapat pembahasan KUA–PPAS 2026.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan dianggap gagal memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Anggota DPRD SBT, Fadli Salim Elbetan, mengungkap bahwa DLH tidak mampu memenuhi target retribusi persampahan pada tahun anggaran 2025.
Target sebesar Rp 150 juta yang diberikan pemerintah daerah tidak tercapai hingga penghujung tahun.
“Dulu waktu dipimpin Ilham Hadrawi, target 300 juta bisa tembus sampai 500–600 juta. Sekarang target cuma 150 juta saja tidak tercapai,” tegas Fadli.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan lemahnya pengelolaan PAD pada sektor yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi daerah.
Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kinerja DLH dapat kembali stabil.
Baca juga: Kebakaran Hebat Hanguskan 8 Rukodi Pasar Batu Merah, Dugaan Sementara Akibat Korsleting Listrik
Baca juga: Seleksi Polri Makin Transparan dan Akuntabel, 58 Casis Brimob Polda Maluku Ikuti Rikkes Tahap II
Selain DLH, Fadli juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan yang dinilai belum optimal dalam menggali potensi PAD.
Berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Retribusi Daerah, selama ini Dishub hanya menarik retribusi dari layanan parkir.
Padahal, sektor perhubungan masih memiliki ruang pendapatan yang lebih luas.
“Retribusinya jangan hanya di jasa umum saja. Harus juga menyasar jasa usaha, seperti pengelolaan terminal dan fasilitas lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika pemerintah daerah ingin mandiri secara fiskal, maka seluruh potensi pendapatan harus dikelola secara profesional dan tidak boleh dibiarkan stagnan.
“Kita butuh ketegasan. Kalau daerah ingin mandiri, semua sektor retribusi harus dikelola dengan serius,” tambahnya.
Fadli berharap evaluasi terhadap dua OPD tersebut dapat menjadi pintu masuk perbaikan sistematis demi meningkatkan PAD SBT ke depan.(*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ambon/foto/bank/originals/Fadli-Salim-Elbetan.jpg)