Sabtu, 25 April 2026

SBT Hari Ini

Rapat Pembahasan KUA PPAS Kabupaten SBT Berujung Ricuh Hingga Skorsing

Rapat yang mempertemukan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD SBT dan Tim Anggaran Pemerintah

Penulis: Haliyudin Ulima | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/Haliyudin Ulima
DPRD SBT - Kericuhan saat rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Kebijakan Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKK–PPAS) di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rabu (10/12/2025) 

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Kebijakan Umum Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKK–PPAS) di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rabu (10/12/2025), berubah ricuh.  

Rapat yang mempertemukan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD SBT dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu sempat berlangsung tegang sejak awal, setelah sejumlah anggota DPRD melayangkan interupsi.

Namun interupsi tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak TAPD, sehingga memicu adu argumen di dalam ruang sidang hingga mamantik kericuhan.

Penyebab utama memanasnya suasana rapat, yakni data belanja pegawai yang disajikan TAPD dinilai tidak detail. 

Pasalnya, data tersebut hanya disampaikan dalam bentuk gelondongan tanpa rincian yang jelas, sehingga langsung ditolak oleh forum rapat.

Baca juga: Dukung Peningkatan Layanan Kesehatan, PLN UP3 Sofifi Sukses Listriki Pelanggan TM - RSUD Maba

Baca juga: Perpustakaan Keliling Disperpus Disambut Antusias Siswa Sekolah Rakyat Malteng

Padahal, DPRD sebelumnya telah menskorsing rapat tersebut dan meminta agar data belanja pegawai disajikan secara rinci.

Mulai dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten SBT, lengkap dengan tunjangan, gaji beserta insentif bulanan yang diterima masing-masing pegawai.

Karena tidak memenuhi permintaan forum, penyajian data tersebut dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga rapat pun tak lagi kondusif.

Ketegangan semakin memuncak saat Wakil Ketua II DPRD SBT, Jasali Keliwar, secara spontan merobek lembaran data yang disodorkan oleh TAPD sebagai bentuk penolakan keras terhadap materi yang dinilai tidak transparan itu.

"Saya tawarkan rapat ini diskorsing, dengan tujuan bukan tidak ada kompromi, kita butuh data, itu saja, cukup," tegas Jasali.

Situasi yang semakin panas membuat pimpinan rapat akhirnya mengambil keputusan untuk menskorsing rapat.

Namun ketegangan belum juga mereda. Usai skorsing, Jasali Keliwar langsung berjalan keluar ruang rapat sambil memukuli meja paripurna beberapa kali. Aksi tersebut sontak membuat suasana di gedung DPRD semakin mencekam.

Kondisi itu diperparah ketika Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Azis Yanlua, mencoba memberikan penjelasan terkait sikap DPRD terhadap penyajian data belanja pegawai tersebut. 

Penjelasan itu justru berujung pada adu gagasan yang kian panas, meski rapat telah resmi diskorsing.

Hingga berita ini diterbitkan, rapat tersebut masa tetap diskorsing meski suasananya kembali kondusif.(*)

Sumber: Tribun Ambon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved