Kondisi Fiskal PAD Pemda SBT Rendah dan di Bawah Standar, Komisi II DPRD Usul Pinjaman Daerah

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Husin Rumadan (Politisi PKS), menyampaikan pandangan kritis terhadap rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan ke tiga dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati SBT,  Kamis (25/9/2025).

Rumadan menyoroti tingginya risiko fiskal yang dihadapi daerah, terutama karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengurangi dana transfer ke daerah pada APBD 2026 mendatang.

Baca juga: Dugaan Pelecehan Ojek Online ke Jurnalis Perempuan di Ambon, Ini Tanggapan Maxim 

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Maluku 26 September 2025, Tiga Wilayah Alami Cuaca Cerah, Sisanya Hujan Ringan

Menurutnya, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri.

“Pendapatan asli daerah (PAD) SBT hanya mencapai 4,54 persen, jauh di bawah standar 10 persen. Kondisi ini menempatkan kita dalam zona tidak nyaman karena ketergantungan pada dana transfer sangat tinggi, sementara belanja pegawai justru meningkat,” ujar Rumadan.

Husin menekankan bahwa struktur APBD SBT saat ini bermasalah dan memerlukan perhatian serius.

Ia meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan PAD secara maksimal.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan skema pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. 

Usulan ini didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pinjaman Daerah serta aturan pelaksanaannya.

Usulan pinjaman ini ditujukan untuk membiayai program-program strategis yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD dan dinilai tidak dapat ditunda.

"Kami mencatat sejumlah program strategis dalam RPJMD dan RKPD, seperti pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota Bula dan pengembangan infrastruktur jalan lingkar Pulau Gorom, Banggoi-Werinama. Semua itu prioritas yang tidak bisa ditunda, namun realisasinya sulit jika kemampuan fiskal kita rendah," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera memikirkan konstruksi perencanaan APBD 2026 dengan membuka ruang pendapatan baru, termasuk kemungkinan pinjaman daerah.

“Jika hal ini tidak diperhatikan, mustahil kita dapat melakukan belanja modal yang diperlukan untuk pembangunan,” tutupnya.(*)