Warga Kerap Terisolasi Saat Banjir, Husein Rumadan Minta Jembatan Wai Bobot Segera Dibangun

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi II DPRD SBT, Husein Rumadan, mendorong pembangunan jembatan Sungai Wai Bobot di Kecamatan Werinama karena dinilai mendesak untuk akses masyarakat.
• Sungai Wai Bobot memiliki potensi besar sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan, namun belum didukung infrastruktur penghubung yang memadai.
• Ia meminta solusi jembatan sementara sambil menunggu pembangunan permanen, guna memperlancar mobilitas dan distribusi ekonomi warga.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Husein Rumadan, kembali menyuarakan pentingnya pembangunan jembatan penghubung pada Sungai Wai Bobot, Kecamatan Werinama, Jumat (12/6/2926).

Menurutnya, keberadaan jembatan menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut akses ekonomi hingga keselamatan masyarakat.

Husein mengatakan, Sungai Bobot merupakan salah satu kawasan ikonik di Pulau Seram yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah.

"Kali Bobot memiliki hamparan padang ilalang yang luas yang dijadikan sebagai habitat alami rusa hutan yang patut untuk kita jaga kelestariannya," ujarnya.

Baca juga: Sidang Kode Etik Tetapkan 4 Polisi Terlibat Dugaan Pesta Narkoba di Asrama Polres Buru PTDH

Baca juga: Gubernur Maluku Dorong Warga Lokal Pelaku Utama Proyek Blok Masela: Jangan Jadi Penonton

Selain itu, kawasan tersebut juga memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan yang menopang kehidupan masyarakat.

"Di bagian laut yang menghadap ke Laut Banda juga memiliki potensi perikanan yang menjanjikan yang menjadi penopang ekonomi utama masyarakat pesisir," katanya.

Namun ironisnya, potensi tersebut justru belum didukung infrastruktur dasar yang memadai.

"Permasalahannya adalah sampai saat ini belum terhubung jembatan yang menghubungkan Kecamatan Siritaun Wida Timur dengan kecamatan lain yang berada dalam wilayah kontinental Pulau Seram," jelasnya.

Ia menyadari pembangunan jembatan permanen merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui balai sungai. 

Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah awal.

"Minimal saudara bupati dan wakil bupati dapat menjadikan ini sebagai awal gerakan untuk mengubah paradigma yang selama ini tertinggal sebagai daerah kontinental yang terasa sebagai daerah-daerah yang berada di 3T," bebernya.

Husein mengaku kerap menerima keluhan masyarakat, terutama ketika terjadi banjir yang menyebabkan aktivitas warga lumpuh total.

"Beberapa waktu lalu persoalan yang sangat menghebohkan terjadi ketika ada rujukan pasien. Di saat keadaan cuaca yang ekstrem, kali yang banjir, dalam situasi seperti ini kita pasrah apa adanya," sesalnya.

Karena itu, ia mengusulkan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan permanen dari pemerintah pusat.