Bupati SBT Minta Warga Tak Terburu-buru Menilai Pemerintahannya: Ini Kerja Lima Tahun

Ringkasan Berita:

• Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai hasil kerja pemerintahannya.
• Terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
• Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan proses panjang sehingga penilaian objektif terhadap pemerintahan sebaiknya dilakukan setelah memasuki tahun keempat atau kelima masa jabatan.

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai hasil kerja pemerintahannya.

Terlebih di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan proses panjang sehingga penilaian objektif terhadap pemerintahan sebaiknya dilakukan setelah memasuki tahun keempat atau kelima masa jabatan.

“Saya rasa kita mesti berhenti sejenak untuk memahami bahwa ini kerja lima tahun,” ujarnya saat pelantikan IKA PMII Kabupaten SBT di Aula Pandopo Bupati, Sabtu (9/5/2926).

Baca juga: Korban Longsor di BTN Gadihu Tidak Ditetapkan Siaga Darurat, Kalaksana BPBD: Tak Ada Pengungsian

Baca juga: Tinjau Lokasi Longsor di BTN Gadihu, Wali Kota Sebut Pembangunan Tidak Penuhi Aspek Teknis

Fachri menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah fokus melakukan perbaikan mendasar dalam tata kelola birokrasi dan pembangunan.

Ia mengaku sengaja mengubah ritme kerja birokrasi agar lebih disiplin dan konsisten terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun.

“Banyak hal baru yang dialami oleh birokrasi kali ini, karena memang saya sengaja membuat mereka bekerja dengan ritme dan pola yang saya pandu,” katanya.

Di sisi lain, Fachri mengungkap kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan setelah adanya pemotongan anggaran sekitar Rp. 117 miliar.

Menurutnya, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar dalam penyusunan program kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Karena kita mendapat potongan kurang lebih sekitar Rp117 miliar, alhamdulillah fungsi-fungsi utama tetap bisa kita laksanakan,” jelasnya.

Ia mengaku menerapkan pola kerja baru terhadap OPD hingga pada tingkat rapat bersama yang bahkan dilakukan di kediamannya 

Seluruh OPD bahkan membawa laptop masing-masing untuk memperbaiki dokumen yang dianggap belum sesuai.

“Begitu dibuka ini paparan tidak sesuai, formatnya tidak sesuai, saya suruh keluar, perbaiki,” bebernya.

Menurut Fachri, pola kerja tersebut sengaja diterapkan agar birokrasi bekerja lebih disiplin dan terarah sesuai ritme pembangunan yang diinginkan pemerintah daerah.