Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy memulai kunjungan kerja penting di Maluku, Senin (16/5/2025).

Kedatangan Menteri Pambudy beserta rombongan disambut langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan di ruang VVIP Bandara Pattimura, Kota Ambon.

Baca juga: Tolak Operasi PT Batu licin di Malra, Aliansi Mahasiswa Maluku Demo di Kantor Gubenur

Selain Kapolda, penjemputan juga dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, pimpinan lembaga yudisial dan vertikal, serta perwakilan akademisi setempat.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan berbagai program strategis nasional di wilayah Maluku. 

Salah satu fokus utama adalah pemantauan Program Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini sedang berjalan sebagai bagian dari upaya intervensi gizi nasional di tingkat daerah.

Tak hanya itu, Menteri Pambudy juga dijadwalkan untuk memantau kemajuan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di provinsi Maluku. 

Proyek-proyek ini mencakup pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antarpulau, dan pembangunan wilayah kepulauan terpencil yang sangat vital bagi kemajuan daerah.

Di sela-sela kunjungan Menteri, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan menegaskan komitmen penuh Polda Maluku dalam mendukung penuh pelaksanaan agenda nasional di daerah. 

Baca juga: Operasi Simpatik Salawaku 2025: Edukasi dan Penertiban Lalu Lintas di Ambon

"Kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri dan rombongan di provinsi Maluku. Polda Maluku siap mendukung dan mengamankan program strategis nasional di daerah," ungkap Kapolda, menekankan aspek pengamanan, pengawalan, serta penguatan koordinasi lintas sektoral.

Kunjungan Menteri Bappenas ini dipandang sangat strategis untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program nasional dapat diterapkan secara efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan, khususnya di wilayah timur Indonesia.(*)