Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Kartika Djuna
SBB, TRIBUNAMBON.COM – Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat soroti peran camat dalam pengelolaan anggaran dana desa (ADD) dan alokasi dana desa (DD) serta pelaksanaan program bimbingan teknis (Bimtek) yang belum maksimal.

"Ke depan, camat harus terlibat langsung dalam setiap proses rekomendasi dan pencairan ADD dan DD, serta memastikan semua dokumen dan prosedur administrasi jelas agar tidak ada temuan dugaan pemalsuan dokumen," ungkapnya Ketua Komisi 1 DPRD SBB, Fredy Pentury dalam rapat Jumat (2/5/2025).

Selain itu, Dia juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai pelaksanaan Bimtek yang belum dilaksanakan secara optimal. 

Dia juga mengingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memastikan bahwa anggaran Bimtek harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan BPD. 

"Program Bimtek yang tidak dilaksanakan dengan baik dapat berakibat pada rendahnya kualitas pengelolaan Desa," ujarnya.

Baca juga: Sukses Kembangkan Usaha, Aset Letjen TNI Purn Tatang Sulaiman Kini Capai Rp 3,5 Triliun

Baca juga: Ini Rekomendasi Laporan Hasil Reses Sejumlah Daerah Dapil Dua SBT di Sidang Paripurna

Dalam kesempatan itu, beberapa anggota DPRD Komisi I juga menyoroti isu terkait rangkap jabatan, di mana beberapa aparatur Desa menjalankan tugas ganda, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan keuangan. 

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pegawai lainya. 

Dalam rapat itu juga DPRD menyarankan agar pemerintahan Desa segera menyusun regulasi yang membatasi rangkap jabatan dan memastikan pembagian tugas yang lebih efisien.

Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, DPRD mendorong DPMD untuk segera menyiapkan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kinerja camat dan pemdes dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, pelatihan, serta memastikan implementasi Bimtek yang lebih baik.

Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat meminimalkan adanya penyalahgunaan anggaran dan mempercepat proses pembangunan di tingkat Desa.(*)