Wujudkan Pendidikan Gratis, Pemkab SBT Prioritaskan Sekolah Rakyat

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bakal memprioritaskan pembangunan sekolah rakyat di tahun ini.

Pasalnya, kehadiran sekolah tersebut dianggap mampu menyelamatkan anak-anak yang pupus nasibnya dalam menempuh bangku sekolah.

Layanan pendidikan gratis melalui sekolah rakyat dianggap menjadi solusi bagi mereka yang putus sekolah lantaran ekonomi keluarga yang tak mendukung.

Hal itu disampaikan wakil bupati kabupaten SBT, Muhammad Miftah Thoha Rumarey Wattimena saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Rabu (30/4/2025).

Ia mengaku, pihaknya telah bergerak cepat menyambut rencana pembangunan sekolah tersebut ke Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). 

Tak main-main, program yang menjadi salah satu prioritas Prabowo Subianto itu telah ditindaklanjuti Pemda SBT dengan mendangi secara langsung Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

“Kehadiran kami secara langsung menunjukkan komitmen kuat daerah dalam mendukung program unggulan nasional. Kemensos memberikan atensi lebih kepada daerah yang aktif menjemput peluang ini,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pertemuan bersama 80 kepala daerah di Jakarta, Kemensos telah memberikan sinyal positif untuk memasukkan SBT sebagai penerima bantuan tersebut.

Nantinya, kehadiran sekolah tersebut dirancang sebagai institusi pendidikan dengan menyediakan layanan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga menengah. 

“Semua kebutuhan dasar siswa seperti makanan, pakaian, hingga tempat tinggal akan disediakan gratis, bahkan ada wacana kelanjutan hingga jenjang perguruan tinggi,” jelas Wakil Bupati.

Baca juga: Akhirnya Warga Pulau Parit Kabupaten Karimun Nikmati Listrik PLN 24 Jam Nonstop

Baca juga: ASN Malas Berkantor Hingga Pegawai Titipan Bakal Dipecat Pemkab SBT, Sejumlah Nama Masuk Daftar

Miftah percaya, sekolah tersebut bakal segera hadir dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SBT.

“Dengan kolaborasi lintas kementerian, kami optimistis Sekolah Rakyat dapat hadir dan menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di SBT,” katanya.

Diketahui, program tersebut melibatkan tiga kementerian sekaligus, yakni ementerian Pekerjaan Umum yang menangani infrastruktur sekolah, Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab atas kualifikasi tenaga pendidik, serta Kementerian Sosial sebagai pengelola utama lembaga pendidikan.

Anak-anak dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bakal menjadi sasaran utama.(*)