Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Zainal Ameth
NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM – Kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Buru diduga karena terjadi kongkalikong di tingkat pangkalan.
Hal ini diungkapkan Jaidun Saanun, anggota DPRD Kabupaten Buru dari Fraksi Golkar.
Dikatakan, distribusi minyak tanah subsidi yang seharusnya hanya sampai ke pangkalan untuk kemudian disalurkan ke warga, malah dijual ke pengecer dan pihak lainnya.
“Minyak tanah ini subsidi, seharusnya hanya disalurkan dari Pertamina ke agen, kemudian dari agen ke pangkalan. Tapi yang terjadi, pangkalan-pangkalan ini kongkalikong dengan pengecer. Jadi, minyak tanah tidak lagi sampai ke masyarakat dengan harga normal,” ungkap Jaidun, Sabtu (14/9/2024).
Tidak hanya itu, Jaidun juga menduga bahwa sebagian besar minyak tanah dialokasikan ke wilayah tambang emas Gunung Botak.
“Minyak tanah ini tidak hanya dijual ke pengecer, tapi juga dialihkan ke tambang Gunung Botak. Ini jelas pelanggaran besar karena minyak tanah ini subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kecil,” tambahnya.
Baca juga: Kesal Mitan Langka, Jaidun Minta Kadis Perindag Buru Mundur Jika Tak Mampu Atasi Kelangkaan
Lanjutnya, kondisi itu diperparah lemahnya pengawasan dari dinas terkait, terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindag, harus tegas. Jika ada pangkalan atau pengecer yang bermain-main dengan distribusi ini, tangkap dan tindak tegas. Jangan biarkan masyarakat terus menderita,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah daerah dan dinas terkait dapat melakukan pengawasan ketat, distribusi minyak tanah akan berjalan lancar.
Sehingga, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan bakar tersebut.
Jaidun juga menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian untuk menertibkan pelanggaran distribusi minyak tanah di Kabupaten Buru.
Ia menambahkan, besok akan langsung bertemu dengan pihak Pertamina untuk berkomunikasi terkait kuota minyak tanah untuk kabupaten Buru.
"Besok saya rencana bertemu dg Pertamina untuk berkomunikasi Terkait jumlah berapa kuota untuk kabupaten Buru," tambahnya. (*)