Baca tanpa iklan
JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Provinsi ( Pemprov) ) Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk mengkaji ulang kebijakan sekolah pukul 05.00 pagi.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Adi Leksono mengatakan, kebijakan tersebut dinilai tidak memenuhi hak anak secara umum.
Dia mengatakan, permintaan pengkajian ulang kebijakan itu sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) NTT saat melakukan koordinasi melalui telepon.
"Kami sudah koordinasi dengan telepon dan sudah berkirim surat minta memberikan penjelasan tentang landasan kebijakan secara komperhensif," ujar Aries dilansir dari Kompas.com, Selasa (7/3/2023).
"Kami meminta kebijakan untuk dikaji ulang, karena berpotensi tidak terpenuhinya hak anak lainnya, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak," imbuh dia.
• Mahasiswa Demo soal Dugaan Pungli di Jurusan Ekonomi Pembangunan Unpatti
Menurut Aries, penjelasan Disdik NTT terkait kebijakan sekolah pukul 05.00 pagi juga sudah KPAI terima. Ia mengatakan, Disdik NTT menyebut kebijakan sekolah sebelum matahari terbit itu bersifat piloting.
"Jawaban mereka, kebijakan bersifat piloting, dan akan dievaluasi satu bulan ke depan," ucap Aries.
Disdik NTT juga menyebutkan bahwa jam masuk sudah dikoreksi 30 menit, dari semula pukul 05.00 Wita kini menjadi 05.30 Wita. Selain meminta penjelasan Disdik NTT, KPAI juga telah melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Ombudsman NTT.
"(Dalam rapat koordinasi) kami minta kebijakan untuk dikaji ulang, ditinjau dengan mengedepankan pemenuhan hak anak, kepentingan terbaik buat anak, dan partisipasi anak," tutur Aries.(*)
(Kompas.com / Penulis : Singgih Wiryono / Editor : Diamanty Meiliana)