Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto
AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Komisi III DPRD Maluku menilai pemerintah belum serius menangani perencanaan pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku.
Pasalnya, sosialisasi proyek nasional itu belum tersampaikan dengan jelas warga terdampak di tiga dusun di Negeri (Desa) Waai, kecamatan Salahutu, Maluku Tengah.
Yakni; Dusun Ujung Batu, Batu Dua dan Batu Naga.
Terlebih lagi terkait kepastian terkait ganti rugi lahan mereka.
"Iya sosialisasi yang diberikan masih belum utuh jadi warga masih terus mendatangi DPRD minta kejelasan nasib mereka," ucap anggota Komisi III DPRD Maluku Faudzan Alkatiri Saat menghadiri Talkshow di TribuaAmbon.com, Kamis, (7/10/2021) sore.
Menurutnya, masyarakat harus diberikan sosialisasi secara utuh sehingga ada pemahaman dan tidak menimbulkan keresahan.
Baca juga: Kebakaran Toko di Nania-Ambon: Kerugian Capai Ratusan Juta, Ada Uang Tunai Rp. 18 Juta Ikut Terbakar
Baca juga: Susunan Pemain Partai Semifinal Liga 3 Maluku, Gemba FC Kontra Wainuru FC
Selain ganti rugi lahan, translokasi warga terdampak juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab pemerintah.
Lanjutnya, kekhawatiran terbesar dari kurangnya sosialisasi adalah terjadi kemiskinan baru.
"Apabila pembebasan lahan tidak secara utuh, tidak bisa dipungkiri nanti ada orang miskin baru di Maluku ini," ucapnya.
Selain itu, dibutuhkan peraturan daerah untuk mengatur pengelolaan perikanan sehingga nelayan lokal juga terakomodir.
"Pontisi kita dilaut dan laut maluku mengandung ikan tuna terbesar ke lima di dunia," ucap fauzan.
Initinya Kami DPRD Maluku siap membantu, Namun pemprov harus memperhatikan Hak Hak warga yang nantinya lahan mereka dipakai pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional. (*)