Tanggapi Pernyataan Perang Gubernur Maluku Murad Ismail, Menteri Susi Pudjiastuti Kirim 5 Utusan

Editor: Fitriana Andriyani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tanggapi pernyataan perang Gubernur Maluku Murad Ismail, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kirim 5 utusan ke Kantor Gubernur Maluku.

TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah pejabat Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diutus Menteri Susi Pudjiastuti tiba di kantor Gubernur Maluku, Kamis (5/9/2019).

Pantauan di kantor Gubernur Maluku, para utusan Menteri Susi ini telah tiba di kantor Gubernur Maluku sejak pukul 09.45 WIT.

Mereka yang diutus Susi untuk menemui Gubernur Murad Ismail ialah:

- Dirjen Tangkap M Zulficar,

- Dirjen Pengawasan Sumber Daya Keluatan (PSDKP) Agus Suherman,

- Staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Yunus Husein,

- serta Dirjen Pelabuhan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Frist Lesnussa.

Adapun utusan Menteri Susi ini diketuai oleh Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perabowo.

Acara TV Hari Ini Kamis 5 September 2019, Ada The Voice Indonesia di GTV hingga Silsila di ANTV

VIRAL Canda Berujung Petaka, Siswi SMA Ini Cedera Tulang Belakang Akibat Kursinya Ditarik Teman

Para pejabat teras KKP ini langsung diterima dan dipersilakan masuk ke ruang kerja Kantor Gubernur Maluku.

Sesuai rencana pertemuan bersama Gubernur Murad Ismail dilakukan pada pukul 10.00 WIT.

Namun, utusan Menteri Susi itu harus menunggu sekitar 1 jam karena Murad harus menghadiri acara wisuda di Universitas Pattimura Ambon terlebih dahulu.

“Bapak masih hadiri acara wisuda Universitas Pattimura di Poka,” kata staf Humas Pemprov Maluku kepada wartawan.

Nyatakan Perang terhadap Menteri Susi Pudjiastuti, Seperti Inilah Sosok Gubernur Maluku Murad Ismail

Info BMKG: Prakiraan Tinggi Gelombang & Hujan Petir Kamis 5 September 2019, Ombak Capai 4 Meter

Prakiraan Cuaca Ambon da Sekitarnya Hari Ini Kamis 5 September 2019, Sebagian Besar Cerah Berawan

Setelah sekitar 1 jam, Murad akhirnya tiba di kantornya. Mengenakan setelan jas berwarna hitam, Murad bergegas menuju ruang kerja untuk menemui utusan Menteri Susi.

“Baru dari wisuda Upatti,” kata Murad, kepada wartawan, sambil berlalu memasuki ruang kerjanya.

Gubernur Maluku, Murad Ismail memasuki Kantor Gubernur usai mengikuti acara wisuda di Universitasi Pattimura Ambon, Kamis (5/9/2019) (KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY)

Pantauan di lapangan, pada pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, Gubernur Murad Ismail ikut didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Romelus Far Far.

Wartawan yang telah lama menunggu pun tidak diizinkan untuk mengambil gambar.

“Mohon maaf bisa di luar dulu,” kata salah seorang petugas pamong praja yang berjaga di depan ruang kerja gubernur.

Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi, Sebut Kebijakan Moratorium Rugikan Rakyat Maluku

Soal 10 Capim KPK: Tanggapan Wapres JK, Agus Rahardjo, hingga YBLHI: Calon Bermasalah

Penyebab Mahasiswa S2 ITB Gantung Diri di Kamar Kos: Bukti Sepucuk Surat

Sebelumnya, Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Menurut Murad, sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Murad mengatakan, aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.

Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya,” kata Murad.

(Kompas.com Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Utusan Menteri Susi Akhirnya Bertemu Gubernur Maluku Setelah Menunggu 1 Jam" dan "Kesal, Gubernur Maluku Nyatakan Perang ke Menteri Susi".

Berita Terkini