Baca tanpa iklan
"Yang terpenting bagi PDIP adalah apa agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut. Kami lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strtegis lembaga MPR," lanjutnya.
Agenda strategis MPR yang dimaksud antara lain, mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD NRI 1945.
Menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.
Berikutnya, memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara.
"Secara fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yang wewenangnya tertinggi, yakni dapat merubah UUD serta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan," kata mantan aktifis GMNI itu.
"Agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para Pendiri Negara dahulu," jelas Basarah
Saat ini sudah ada dua lembaga negara yang bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi Pancasila, yakni MPR dan BPIP.
Agar kedua lembaga tersebut berfungsi efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya, maka diperlukan sinergi dan kerja sama yang konstruktif.
Intinya, Basarah berharap, dalam hal komposisi pemilihan Pimpinan MPR nanti, PDI Perjuangan fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan, bukan semata-mata perebutan jabatan.
PDI Perjuangan siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan.
"Jika ternyata agenda tersebut ditolak oleh calon-calon Ketua MPR dari parpol lain, maka demi kepentingan bangsa yang besar, menjaga serta mengawal agenda strategis MPR ke depan, PDI Perjuangan juga siap untuk menugaskan kadernya menjadi Ketua MPR," Wakil Ketua MPR ini menegaskan kembali.
6. Zulhas: Ada Lobi-lobi
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya ikut dalam konstelasi calon pimpinan MPR periode 2019-2024. PAN akan ambil bagian dalam penentuan paket pimpinan MPR.
"Yaikut saja, ikut diskusi maksudnya," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (22/7/2019).
Zulkifli mengaku sudah terjadi komunikasi atau lobi lobi politik menyangkut pimpinan MPR yang akan dipilih melalui sistem paket itu. Hanya saja Zulkifli tidak menyebut dengan siapa saja komunikasi tersebut sudah dilakukan.
"Ya namanya orang politik kan ketemu terus, biasalah ," katanya.
Zulkilfi enggan menjawab ketika ditanya soal keinginan Golkar dan PKB mendapatkan kursi Ketua MPR. Termasuk mengenai kemungkinan Ketua MPR dari partai lain. Ditanya hal tersebut Zulkifli hanya menjawab singkat.
"Kita lihat nanti saja," pungkasnya.
• Jabatan Baru DPD PDIP Maluku, Pensiunan Jenderal Bintang Dua Murad Ismail Jadi Ketua
7.Saran pengamat
Pengamat Politik Leo Agustino berpendapat kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) bisa diberikan kepada Gerindra atau partai-partai yang ada di luar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Hal ini menurut Leo Agustino agar terciptanya keseimbangan antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dengan oposisi.
"Agar tercipta keseimbangan bisa saja Gerindra dan mungkin anggota koalisinya yang memimpin kursi MPR. Tapi realisasinya tentu amat ditentukan lobi-lobi politik di tingkat elit," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).
Hal ini untuk menanggapi keinginan Gerindra memperoleh kursi Ketua MPR RI untuk periode 2019-2024.
Meskipun memang kata dia, secara aturan tidak ada aturan yang mengatur komposisi kursi ketua dan wakil ketua MPR. Karena semua diserahkan sesuai kesepakatan sesama anggota fraksi melalui paket pimpinan MPR yang diajukan.
"Namun menurut pandangan saya, oleh karena kursi Ketua dan wakil ketua DPR sudah diisi oleh mayoritas anggota koalisi partai pemerintah. Maka guna keseimbangan bisa saja Gerindra dan mungkin anggota koalisinya yang memimpin kursi MPR," jelasnya.
Kursi pimpinan MPR RI periode 2019-2024 bukan hanya menjadi rebutan antar-partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Partai-partai di luar pemerintah juga turut mengincar kursi MPR RI.
Sejauh ini menurut catatan Tribunnews.com, adalah Demokrat, Gerindra, Partai Golkar dan PKB, saling berebut menduduki kursi Ketua MPR RI.
Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
• Prakiraan Cuaca BMKG Maluku Hari Ini Senin 22 Juli 2109, Ambon Hujan Ringan di Siang Hari
8. Golkar rasa lebih pantas
Dikutip dari Kompas.com,Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 mesinya diperoleh oleh Golkar.
Ace menilai Golkar lebih pantas menduduki kursi Ketua MPR karena Golkar merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak kedua pada Pemilu 2019 lalu.
"Kursi Ketua MPR RI itu logisnya diduduki Partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI yang diduduki Partai Golkar," kata Ace kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).
Pernyataan itu disampaikan Ace menanggapi keinginan Partai Gerindra memperoleh kursi Ketua MPR dengan alasan rekonsiliasi.
Menurut Ace, rekonsiliasi mestinya tidak dimaknai dengan bagi-bagi kursi.
Ia menambahkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pun belum membahas kemungkinan Gerindra mendapat kursi Ketua MPR.
"Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekedar bagi-bagi kursi.Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK," ujar Ace.
Kendati demikian, Ace mengaku tetap membuka pintu komunikasi dengan partai-partai nonpemerintah untuk menyusun paket pimpinan MPR.
"Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk lebih mensolidkan dukungan Ketua MPR RI untuk Partai Golkar," kata Ace.
Seperti diberitakan pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.
Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.
Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.
Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.
Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu. Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR. Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.
Di sisi lain, kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 bukan hanya menjadi rebutan antar-partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Partai-partai di luar pemerintah juga turut mengincar kursi MPR RI.
Sebelum diinginkan Demokrat, Gerindra, Partai Golkar dan PKB saling berebut menduduki kursi Ketua MPR RI.
Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
(TribunAmbon.com/Chrysnha/Tribunnews.com/KompasTV/Kompas.com)