Baca tanpa iklan
Inilah kabar terkini mengenai jabatan Ketua MPR: Partai Gerindra, PDIP, hingga PPP berambisi, saran pengamat hingga lobi jabatan
TRIBUNAMBON.COM - Bursa kandidat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau calon pimpinan MPR periode 2019-2024 tengah hangat dibicarakan.
Terlebih elite partai politik tengah hangat beradu argumen untuk menjabat calon Ketua MPR dan pimpinan lembaga legislatif bikameral itu.
Mulai dari Partai Gerindra, PDIP, hingga PPP berambisi mewakilkan kadernya menjabat sebagai Ketua MPR atau pimpinan MPR
• Usulkan Pembagian Kursi 55:45 Amien Rais Ingin Jokowi Akomodasi Aspirasi Pendukung Prabowo & PA 212
Inilah fakta-fakta mengenai jabatan Ketua MPR 2019-2024 dirangkum TribunAmbon.com dari berbagai sumber.
1.Gerindra: Ketua MPR dari Gerindra
Diberitakan Tribunnews.com, Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR RI.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.
"Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat, (19/7/2019).
Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya. Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.
Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.
Ia menambahkan bahwa Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan, demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa.
Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.
Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.
Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.
"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR," pungkasnya.
• 2 Gempa di Maluku, Gempa Guncang SBT dan Maluku Tengah, Tak Berpotensi Tsunami
2. PKS: Monggo Kerso
Masih dari Tribunnews.com, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memebrikan tanggapan setelah Gerindra secara blak-blakan menginginginkan kursi Ketua MPR.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan itu haknya Gerindra untuk juga mengincar kursi Ketua MPR RI.
"Haknya partai Gerindra utk mempunyai target dan strategi. Monggo kerso," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini kepada Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).
Bagaimana dengan PKS, apakah ikut juga mengincar kursi Ketua MPR?
"Seperti apa paket MPR, di PKS domainnya pimpinan partai dan Musyawarah Majelis Syuro," jawab Mardani Ali Sera.
Tapi secara pribadi, Mardani Ali Sera melihat sikap terbaik pengusung Prabowo-Sandiaga di Pilpres lalu adalah oposisi dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Kami Oposisi adalah sikap terbaik pendukung Prabowo Sandi. Sehat bagi demokrasi. Dan pilihan mulia," tegasnya.
• Nunung Anggota ke-5 yang Terjerat Narkoba, Krisna Mukti Sebut Kutukan Srimulat, Begini Kata Tarzan
3. Demokrat berminat
Partai Demokrat ternyata juga mengincar kursi Ketua MPR RI.
Hal itu disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).
"Partai Demokrat memang juga mengincar kursi Ketua MPR dan Demokrat layak menjadi pimpinan MPR," ujar mantan juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini.
Hal ini menanggapi keinginan Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR RI.
Untuk memperoleh kursi Ketua MPR RI, Ferdinand Hutahaean menjelaskan, pintu komunikasi dibuka Demokrat dengan PDI Perjuangan, selaku pemenang Pemilu 2019.
"Kami akan mencoba komunikasi dengan partai pemenang pemilu yaitu PDIP untuk bersedia membantu Demokrat meraih kursi pimpinan MPR," jelas Ferdinand Hutahaean.
Selain PDI Perjuangan, imbuh Ferdinand Hutahaean, Demokrat juga akan mengajak partai lain untuk bersama sama mengusulkan paket pimpinan MPR.
4. PPP ingin dapat kursi
Partai Persatuan Pembangunan tertarik mengisi kursi pimpinan MPR dan bila perlu kadernya menjadi Ketua MPR.
Hal ini disampaikan Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa seusai menutup mukernas PPP di Serang, Banten, Sabtu (20/7) siang.
Suharso mengatakan, meskipun suara partainya tergolong lebih rendah dibandingkan partai lain di Koalisi Jokowi-Maruf, ia tetap berharap agar PPP mendapat posisi di MPR.
Suharso menambahkan, jika tidak memungkinkan mendapat kursi ketua, setidaknya PPP bisa mengisi posisi wakil ketua MPR.
Simak videonya:
5. PDIP siapkan kader
PDI Perjuangan menyambut baik banyaknya parpol yang berminat untuk menjadi Ketua MPR termasuk dari partai Gerindra.
Hal itu membuktikan lembaga majelis permusyaratan bangsa Indonesia itu semakin dirasakan penting keberadaannya oleh parpol yang punya kursi di MPR.
Hal itu dikatakan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menjawab pertanyaan media tentang banyaknya parpol yang mengincar kursi Ketua MPR.
"PDI Perjuangan masih dalam posisi menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan Kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi Pimpinan MPR. Kami berharap pada akhirnya pemilihan Pimpinan MPR dapat diputuskan dengan cara musyawarah-mufakat dan bukan dengan cara voting," Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.
PDI Perjuangan, lanjutnya juga berhak untuk mencalonkan kadernya menjadi calon Ketua MPR karena memang tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang membatasi sebuah parpol untuk dapat menjadi Ketua DPR,sekaligus menjadi Ketua MPR.
"Namun, secara etika politik kami dalam posisi menghormati keinginan beberapa parpol yang ingin menempatkan kadernya sebagai Ketua MPR," kata dia.
"Yang terpenting bagi PDIP adalah apa agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut. Kami lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strtegis lembaga MPR," lanjutnya.
Agenda strategis MPR yang dimaksud antara lain, mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD NRI 1945.
Menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.
Berikutnya, memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara.
"Secara fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yang wewenangnya tertinggi, yakni dapat merubah UUD serta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan," kata mantan aktifis GMNI itu.
"Agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para Pendiri Negara dahulu," jelas Basarah
Saat ini sudah ada dua lembaga negara yang bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi Pancasila, yakni MPR dan BPIP.
Agar kedua lembaga tersebut berfungsi efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya, maka diperlukan sinergi dan kerja sama yang konstruktif.
Intinya, Basarah berharap, dalam hal komposisi pemilihan Pimpinan MPR nanti, PDI Perjuangan fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan, bukan semata-mata perebutan jabatan.
PDI Perjuangan siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan.
"Jika ternyata agenda tersebut ditolak oleh calon-calon Ketua MPR dari parpol lain, maka demi kepentingan bangsa yang besar, menjaga serta mengawal agenda strategis MPR ke depan, PDI Perjuangan juga siap untuk menugaskan kadernya menjadi Ketua MPR," Wakil Ketua MPR ini menegaskan kembali.
6. Zulhas: Ada Lobi-lobi
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya ikut dalam konstelasi calon pimpinan MPR periode 2019-2024. PAN akan ambil bagian dalam penentuan paket pimpinan MPR.
"Yaikut saja, ikut diskusi maksudnya," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (22/7/2019).
Zulkifli mengaku sudah terjadi komunikasi atau lobi lobi politik menyangkut pimpinan MPR yang akan dipilih melalui sistem paket itu. Hanya saja Zulkifli tidak menyebut dengan siapa saja komunikasi tersebut sudah dilakukan.
"Ya namanya orang politik kan ketemu terus, biasalah ," katanya.
Zulkilfi enggan menjawab ketika ditanya soal keinginan Golkar dan PKB mendapatkan kursi Ketua MPR. Termasuk mengenai kemungkinan Ketua MPR dari partai lain. Ditanya hal tersebut Zulkifli hanya menjawab singkat.
"Kita lihat nanti saja," pungkasnya.
• Jabatan Baru DPD PDIP Maluku, Pensiunan Jenderal Bintang Dua Murad Ismail Jadi Ketua
7.Saran pengamat
Pengamat Politik Leo Agustino berpendapat kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) bisa diberikan kepada Gerindra atau partai-partai yang ada di luar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Hal ini menurut Leo Agustino agar terciptanya keseimbangan antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dengan oposisi.
"Agar tercipta keseimbangan bisa saja Gerindra dan mungkin anggota koalisinya yang memimpin kursi MPR. Tapi realisasinya tentu amat ditentukan lobi-lobi politik di tingkat elit," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).
Hal ini untuk menanggapi keinginan Gerindra memperoleh kursi Ketua MPR RI untuk periode 2019-2024.
Meskipun memang kata dia, secara aturan tidak ada aturan yang mengatur komposisi kursi ketua dan wakil ketua MPR. Karena semua diserahkan sesuai kesepakatan sesama anggota fraksi melalui paket pimpinan MPR yang diajukan.
"Namun menurut pandangan saya, oleh karena kursi Ketua dan wakil ketua DPR sudah diisi oleh mayoritas anggota koalisi partai pemerintah. Maka guna keseimbangan bisa saja Gerindra dan mungkin anggota koalisinya yang memimpin kursi MPR," jelasnya.
Kursi pimpinan MPR RI periode 2019-2024 bukan hanya menjadi rebutan antar-partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Partai-partai di luar pemerintah juga turut mengincar kursi MPR RI.
Sejauh ini menurut catatan Tribunnews.com, adalah Demokrat, Gerindra, Partai Golkar dan PKB, saling berebut menduduki kursi Ketua MPR RI.
Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
• Prakiraan Cuaca BMKG Maluku Hari Ini Senin 22 Juli 2109, Ambon Hujan Ringan di Siang Hari
8. Golkar rasa lebih pantas
Dikutip dari Kompas.com,Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 mesinya diperoleh oleh Golkar.
Ace menilai Golkar lebih pantas menduduki kursi Ketua MPR karena Golkar merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak kedua pada Pemilu 2019 lalu.
"Kursi Ketua MPR RI itu logisnya diduduki Partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI yang diduduki Partai Golkar," kata Ace kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).
Pernyataan itu disampaikan Ace menanggapi keinginan Partai Gerindra memperoleh kursi Ketua MPR dengan alasan rekonsiliasi.
Menurut Ace, rekonsiliasi mestinya tidak dimaknai dengan bagi-bagi kursi.
Ia menambahkan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pun belum membahas kemungkinan Gerindra mendapat kursi Ketua MPR.
"Pembicaraan rekonsiliasi kan bukan sekedar bagi-bagi kursi.Kalaupun membahas itu, seharusnya dibicarakan bersama dengan di dalam KIK," ujar Ace.
Kendati demikian, Ace mengaku tetap membuka pintu komunikasi dengan partai-partai nonpemerintah untuk menyusun paket pimpinan MPR.
"Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk lebih mensolidkan dukungan Ketua MPR RI untuk Partai Golkar," kata Ace.
Seperti diberitakan pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.
Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.
Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.
Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.
Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu. Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR. Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.
Di sisi lain, kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 bukan hanya menjadi rebutan antar-partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Partai-partai di luar pemerintah juga turut mengincar kursi MPR RI.
Sebelum diinginkan Demokrat, Gerindra, Partai Golkar dan PKB saling berebut menduduki kursi Ketua MPR RI.
Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
(TribunAmbon.com/Chrysnha/Tribunnews.com/KompasTV/Kompas.com)