Kader GMKI Ambon Desak Evaluasi Kepengurusan, Soroti Pelanggaran Mekanisme Formatur

Ringkasan Berita:

• Polemik internal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon kian memanas.
• Kader mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proses pembentukan kepengurusan baru yang dinilai tidak sesuai mekanisme organisasi.
• Ketua Bidang Organisasi GMKI Komisariat ISIP UKIM, Giovani Walewawan, menegaskan bahwa aksi penolakan yang terjadi bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu, melainkan bentuk keresahan kolektif kader GMKI Cabang Ambon.

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Polemik internal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon kian memanas.

Kader mendesak evaluasi menyeluruh terhadap proses pembentukan kepengurusan baru yang dinilai tidak sesuai mekanisme organisasi.

Ketua Bidang Organisasi GMKI Komisariat ISIP UKIM, Giovani Walewawan, menegaskan bahwa aksi penolakan yang terjadi bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu, melainkan bentuk keresahan kolektif kader GMKI Cabang Ambon.

“Ini bukan hanya keresahan komisariat tertentu, tapi seluruh kader di cabang Ambon,” tegasnya.

Diduga Langgar Hasil Konferensi Cabang

Giovani menjelaskan, dalam Konferensi Cabang (Konfercab) ke-35 GMKI Ambon telah ditetapkan sejumlah kriteria bagi bakal calon pengurus cabang. 

Salah satu poin krusial adalah kewajiban memperoleh rekomendasi dari komisariat asal.

Namun, dalam praktiknya, ia menyebut terdapat sejumlah nama yang masuk dalam struktur kepengurusan tanpa melalui mekanisme tersebut.

“Poin 10 jelas mengatur harus ada rekomendasi komisariat. Tapi di lapangan, ada yang diakomodir tanpa itu. Ini masalah serius,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam kerja tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan.

Baca juga: Jasa Pengiriman J&T Jadi Pintu Masuk 856 Gram Narkoba dari Medan ke Ambon

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Ambon - Tual: 18, 22, 30 Maret 2026, Tarif KM Labobar Rp 265.400

Desak Pengurus Pusat Turun Tangan

Atas dasar itu, kader mendesak pengurus pusat GMKI untuk turun tangan mengevaluasi proses yang terjadi di tingkat cabang.

Mereka meminta Ketua Umum GMKI, Prima Surbakti, bersama Sekretaris Umum untuk meninjau ulang serta memvalidasi hasil kerja tim formatur.

“Harapan kami, ini tidak berhenti sebagai aspirasi, tapi benar-benar ditinjau kembali. Pengurus pusat harus melihat apakah mekanisme sudah sesuai aturan organisasi,” kata Giovan.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar konflik internal biasa, melainkan menyangkut legitimasi kepengurusan GMKI Cabang Ambon ke depan.

Ketua Terpilih Bungkam

Sementara itu, Ketua GMKI Cabang Ambon terpilih, Reno Patty, memilih tidak memberikan komentar saat ditemui di lokasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Umum GMKI, Prima Surbakti, juga belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan TribunAmbon.com.

Diberitakan sebelumnya, pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Ambon yang dijadwalkan berlangsung di Gereja Silo pada Senin (16/3/2026) berakhir ricuh.

Aksi penolakan dilakukan oleh kader berbasis Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) yang mempersoalkan mekanisme penyusunan kepengurusan.

Kericuhan pecah sekitar pukul 19.35 WIT, tepat sebelum pelantikan dimulai. 

Massa membentangkan spanduk penolakan yang berisi kritik keras terhadap kepemimpinan GMKI.

Situasi semakin memanas ketika Ketua Umum GMKI, Prima Surbakti, turun langsung menemui massa, namun tidak berhasil meredam ketegangan.

Insiden berlanjut saat seorang kader UKIM, Bill Clinton Dumgair alias Eki, memasuki gedung gereja dan terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian. 

Polisi sempat menduga yang bersangkutan berada di bawah pengaruh minuman keras, namun tudingan itu dibantah.

Ketegangan yang terus meningkat akhirnya membuat pihak gereja membatalkan prosesi pelantikan.

Kasus ini menegaskan adanya persoalan serius dalam tubuh GMKI Cabang Ambon, terutama terkait transparansi dan kepatuhan terhadap mekanisme organisasi.

Desakan evaluasi terhadap tim formatur menjadi titik krusial yang akan menentukan arah penyelesaian konflik, sekaligus menjaga legitimasi kepengurusan GMKI di tingkat cabang.(*)