Gubernur Goes to School, Hendrik Lewerissa Soroti Kasus Pungli di Sekolah

Ringkasan Berita:

• Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyoroti kasus pungli yang kerap terjadi di sekolah.
• Sorotan itu ditunjukan dalam kegiatan Gubernur Goes to School di SMA Negeri 1 Ambon, Kamis (15/1/2026).
• Lewerissa secara tegas mengakui bahwa praktik pungli masih terjadi dan menilai sikap menutup mata terhadap persoalan tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap realitas di lapangan. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM-Praktik pungutan liar (Pungli) di sekolah-sekolah negeri wilayah Maluku mencuat setelah seorang siswa mempertanyakan secara terbuka kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam kegiatan “Gubernur Goes To School” di SMA Negeri 1 Ambon, Kamis (15/1/2026).

Ia menyoroti pungutan liar di sekolah-sekolah yang dinilai tidak berdasarkan aturan hukum serta tidak sebanding dengan fasilitas pendidikan yang diterima oleh murid. 

“Bagaimana mengatasi masalah-masalah pungutan liar yang terjadi di sekolah-sekolah negeri di Maluku, terutama jika pungutan liar tersebut tidak berdasarkan hukum dan juga tidak memadai dengan fasilitas sekolah yang diterima pada murid,” demikian pertanyaan seorang siswi itu. 

Isu yang selama ini kerap menjadi keluhan orang tua dan murid kini mendapatkan respons tegas dari orang nomor satu di Maluku. 

Lewerissa secara tegas mengakui bahwa praktik pungli masih terjadi dan menilai sikap menutup mata terhadap persoalan tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap realitas di lapangan. 

“Pungli itu masih ada, kalau Katong tutup mata terhadap praktek itu berarti Katong menjadi orang-orang yang naif seolah-olah Katong mengabaikan realitas,” tutur Lewerissa dihadapan ratusan siswa dan guru di SMA Negeri 1 Ambon. 

Baca juga: Gubernur Goes to School di SMA Negeri 1 Ambon, Tegaskan Komitmen Pemerataan Pendidikan

Baca juga: Panen Raya Jagung Lapas Wahai Disalurkan ke Korban Banjir Sumatera

Ia menyebutkan masih ditemukan pungutan-pungutan di sejumlah sekolah yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. 

Karena itu, diikuti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, ia memerintahkan dilakukan penertiban secara praktik tersebut di seluruh sekolah. 

“Ada kok, masih ada pungutan-pungutan yang tidak jelas itu. Saya minta ibu kadis tertibkan itu,” tegasnya memerintah Kadis dalam forum resmi itu.

Gubernur Maluku menegaskan, Kepala Sekolah yang tetap melakukan pungutan liar tanpa dasar hukum yang sah harus dikenai sanksi tegas.

“Kalau ada kepala-kepala sekolah yang tetap melakukan pungli tanpa ada dasar yang jelas, kasih sanksi saja. Kasih sanksi yah,” perintahnya.  

Diketahui kegiatan itu berlangsung kurang lebih hampir 2 jam sejak pukul 10.10 WIT hingga pukul 12.00 WIT. 

Kunjungan saat itu disambut baik Kepala Sekolah (Kepsek) SMA  Negeri  1  Ambon, E. Laturiuw dan ribuan siswa beserta  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Sarlota Singerin, dan beberapa jajaran OPD yang telah lebih dulu hadir. (*)