Prevalensi Stunting Maluku Tengah per April 2025 di Angka 4,26 Persen

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Prevalensi stunting Kabupaten Maluku Tengah per April 2025 sebesar 4,26 persen. 
‎
‎Jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka terjadi kenaikan, dimana dari data yang dihimpun Tribun Ambon.com, prevalensi stunting tahun 2024 di angka 3,65 persen. 
‎
‎Tiga kategori penyumbang stunting ialah balita sangat pendek, balita pendek, dan balita stunting. 
‎
‎Balita stunting di Kabupaten bertajuk Bumi Pamahanu Nusa ini tertinggi mencapai 1.064 anak. Balita sangat pendek sebanyak 276 anak, dan balita pendek sebanyak 788 anak.
‎
‎Selain itu, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), enam kecamatan menjadi lokus penyumbang stunting tahun 2025, diantaranya Seram Utara, Nusalaut, Salahutu, Amahai, Pulau Haruku, dan Leihitu. 
‎
‎Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Tengah, Abdul Latif Key, saat diwawancarai TribunAmbom.com, Kamis (19/6/2024) mengatakan, ada dua leading sektor intervensi stunting.

Baca juga: Larang Wartawan Siaran Langsung, Ahli Pers Sebut Anang Rumuar Terancam Pidana Penjara dan Denda 

Baca juga: Kunjungi Koramil Bula, Dandim Masohi Akui SBT Sebagai Laboratorium Perdamaian

‎"Jadi ada dua lokus kerja, penurunan dan pencegahan. Leading sektor penurunan ada di Dinas Kesehatan, dan pencegahan ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB," urainya. 
‎
‎Dijelaskan, persentase stunting berdasarkan  Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 17 persen untuk Maluku Tengah. Sementara untuk prevalensi stunting 4,26 persen persen. 
‎
‎"Dilihat dari data sebelumnya,  ada penurunan stunting dari tahun 2023 ke tahun 2024," jelasnya.
‎
‎Diketahui, di tahun 2023 prevalensi stunting Maluku Tengah berada 3,93 persen, sedangkan di tahun 2024 angka stunting menurun mencapai 3,65 persen.
‎
‎Maka dari itu, ia menyampaikan, ritme kerja tim tetap sama, karena targetnya (penurunan stunting) sampai nol. Baik dari sisi penurunan maupun pencegahan. 
‎
‎"Kita fokus Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Walaupun memang di sektor penurunan juga sama," paparnya.
‎
‎Terpisah, selaku sektor pemantauan dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda), Haris Bandjar menekankan pentingnya rencana aksi untuk intervensi stunting. 
‎
‎"Ini program nasional, juga program lintas Pak Bupati dan Wakil sehingga penurunan dan pencegahan stunting harus dilaksanakan," ujarnya singkat. (*)