Pemda Malteng Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo

‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah menggelar rapat koordinasi  Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

‎Rakor tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Malteng, Julius Boro, Kepala Baplitbangda, Haris Bandjar, Kepala Dinas BKKBN Maluku Tengah, Latif Keiya, sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Daerah Maluku Tengah, serta para mitra kerja.

‎Rakor yang bertempat di Operation Room Lantai 3 Kantor Bupati Maluku Tengah, Rabu (18/6/2025) itu berfokus pada pembahasan program intervensi penanganan dan pencegahan stunting.

‎Dalam sambutannya mewakili Bupati, Julius Boro mengatakan, kegiatan ini sangat penting dan menjadi langkah strategis  dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting di Kabupaten Maluku Tengah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

‎"Melalui koordinasi ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun negeri/kelurahan memiliki pemahaman yang sama, strategi yang terintegrasi, dan rencana kerja yang konkret," ucapnya.

Baca juga: Kuasa Hukum Dorong Transparansi Penyelidikan Kasus Penumpang Hilang di KM. Sabuk Nusantara 87

Baca juga: Jadwal KM Tatamailau untuk 19 Juni -12 Juli 2025: Rute Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke, Ambon

‎Penurunan angka stunting harus menjadi agenda prioritas bersama, antara pemerintah kabupaten hingga tingkat kecamatan, desa/kelurahan sangat dibutuhkan agar program intervensi yang dijalankan bisa tepat sasaran.

‎"Hal ini penting mengingat tantangan permasalahan stunting di tahun 2025 masih cukup besar dan memerlukan pengawalan program yang lebih ketat serta integrasi lintas sektor yang lebih kuat," ungkapnya.

‎Terkait dengan itu, Julius menekankan, forum ini harus dimanfaatkan untuk membahas capaian kinerja TPPS serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program intervensi stunting, baik intervensi spesifik maupun sensitif.  

‎"Dari rakor ini, kita dapat merumuskan rencana tindak lanjut yang konkret  hingga strategi percepatan yang akan diterapkan di tingkat negeri/kelurahan, termasuk strategi komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stunting sejak dini," terang dia.

‎Ditambahkan, tahun 2025 harus lebih fokus pada penguatan peran melalui intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan kapasitas kader, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting dan memberikan edukasi gizi yang berkelanjutan.

‎"Melalui kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan pentingnya pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien," tambahnya.

‎Ia menegaskan, agar pemanfaatan sumber anggaran mesti sesuai peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan melalui perencanaan yang benar sesuai kebutuhan dan dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi yang baik. (*)