News
Prabowo Naikan Gaji Hakim, tapi Anggaran TNI-Polri Bakal Dikurangi?
Demi menaikkan gaji hakim, Prabowo mengaku siap jika harus mengurangi anggaran sejumlah lembaga lain, termasuk TNI dan Polri.
TRIBUNAMBON.COM - Demi menaikkan gaji hakim, Prabowo mengaku siap jika harus mengurangi anggaran sejumlah lembaga lain, termasuk TNI dan Polri.
"Kalau perlu anggaran lain saya kurangi di sini, di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi," kata Prabowo di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (12/6/2025) lalu.
Selain itu, Prabowo memiliki pesan untuk sejumlah menteri, khususnya Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani, untuk mencari anggaran guna menaikkan gaji hakim.
Menurut Prabowo, akan percuma jika Indonesia punya tentara dan polisi yang hebat, tetapi para penjahat lolos ketika dihakimi di pengadilan.
Baca juga: Presiden Prabowo Bakal Naikan Gaji Hakim
Baca juga: Alasan Prabowo Naikan Gaji Hakim: Daripada Uang Negara Dicuri
"Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri," kata Prabowo.
Ia berpandangan, kesejahteraan hakim penting karena Indonesia butuh hakim yang tidak bisa dibeli oleh siapa pun.
"Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli, dan begitu saya jadi presiden, saya kaget, saya tanya gimana kondisi hakim," kata dia.
Prabowo mengungkapkan bahwa kenaikan gaji paling tinggi akan mencapai angka 280 persen.
Kata dia, kenaikan gaji tertinggi itu akan diberikan kepada hakim yang paling junior.
"Dimana kenaikan tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah," tandasnya.(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “5 Fakta Prabowo Naikkan Gaji Hakim: Yakin Bukan Keputusan Keliru, Akan Sunat Anggaran TNI-Polri”.
| Harga Emas Terbaru Rabu, 2 April 2026: Naik Rp 3.039.000 per Gram |
|
|---|
| Gempa 7,6 Magnitudo: Sejumlah Bangunan Dilaporkan Rusak di Maluku Utara |
|
|---|
| 8 Kebijakan Pemerintah Berlaku 1 April 2026, Termasuk WFH hingga Tarif BBM |
|
|---|
| Mulai 1 April 2026, Pemerintah Terapkan WFH Tiap Jumat bagi ASN |
|
|---|
| Bakornas LAPMI PB HMI Dukung Seruan Persatuan Sufmi Dasco Ahmad |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ambon/foto/bank/originals/Prabowo-aaa.jpg)