Pelabuhan Ondor Pulau Gorom SBT Tak Terurus, Warga Resah Minta Diperhatikan

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima

BULA, TRIBUNAMBON.COM - Warga yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Ondor, kecamatan Pulau Gorom, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengaku resah dengan kondisi pelabuhan.

Pasalnya, ruang tunggu yang kerap digunakan warga sebagai tempat  beristirahat justru tak terawat hingga kini. 

Selain dipenuhi becek pada beberapa sudut ruangan, air bersih yang menjadi kebutuhan warga malah tak disediakan pihak pengelola. 

Umar Lewen salah satu penumpang mengaku, ruang yang seharusnya menjadi tempat nyaman bagi mereka untuk istirahat dan meletakkan barang bawaannya jauh dari kata layak.

Kata dia ruang tersebut kerap menjadi tempat tidur hewan, sehingga perlu penjagaan intens dari dinas terkait. 

"Kalau malam itu kambing sering tidur disini, belum lagi dalam ruangan itu agak becek, sedangkan wc cuman satu yang fungsi, itu juga airnya tidak jalan," ujarnya saat diwawancarai TribunAmbon.com via WhatsApp, Sabtu (14/6/2025). 

Baca juga: Salurkan Bantuan Korban Banjir Bandang Malra, GMNI Apresiasi Pengurus Komisariat Sejajaran

Baca juga: Dugaan Diskriminasi Insentif Staf Negeri Hatu 2024: Mantan Penjabat Bungkam

Ia menyebut, kondisi itu membuat fungsi utama ruangan tersebut sebagai area pelayanan publik justru terabaikan.

"Lantai yang kotor dan sampah berserakan, jadi penumpang terpaksa tidur di bangku-bangku yang ada," katanya. 

Sayangnya, hingga kini belum terlihat adanya tindakan nyata dari pihak terkait, padahal keberadaan ruang tunggu yang bersih dan nyaman menjadi kebutuhan warga yang hendak melakukan perjalanan. 

"Masyarakat kalau berangkat itu butuh kenyamanan, padahal kalau bicara soal operasi kapal ini kan lancar, hanya saja fasilitasnya yang tidak layak," jelasnya. 

Mirisnya, kondisi itu bahkan sudah berlangsung sejak dua bulan lalu, namun hingga kini tak ada perhatian dari dinas bersangkutan. 

Dia berharap,  pemerintah setempat dapat mengambil langkah serius untuk mengatasi masalah itu. 

"Semoga pemerintah mengevaluasi kerja Dinas Perhubungan untuk kembali menata fasilitas umum itu dengan baik," tutupnya. (*)