Rabu, 15 April 2026

Info Daerah

Rakor Bersama PT Pelni, Wali Kota Tual Minta Tambahan Armada Kapal

Menurutnya, permintaan ini secara spesifik menyasar penambahan kapal tri in one yang mampu mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan (roda dua

Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Fandi Wattimena
Humas Pemkot Tual
PEMKOT TUAL : Wali kota Tual Akhmad Yani Renuat saat menghadiri rakor bersama PT PELNI 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

TUAL, TRIBUNAMBON.COM - Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat menerima kunjungan kerja Asisten Deputi Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Pangan) Indonesia beserta Direktur Keuangan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan rombongan beberapa waktu lalu.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Renuat pun meminta penambahan armada kapal PELNI.

"Penambahan ini sangat penting untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah ini, yang sebagian besar mengandalkan jasa kapal laut," ungkapnya, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, permintaan ini secara spesifik menyasar penambahan kapal tri in one yang mampu mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan (roda dua maupun roda empat), terutama untuk rute dalam Provinsi Maluku, seperti Ambon-Tual dan sebaliknya.

Baca juga: Resmi! 10 Koperasi Kantongi IPR Gunung Botak, Pemprov Maluku Siap Sosialisasi dan Awasi Penambangan

Baca juga: Peserta PPPK Tahap II Maluku Tengah Mesti Bersabar, Jadwal Tes Kompetensi Belum Dirilis

"Mengingat karakteristik geografis Maluku yang didominasi oleh wilayah perairan, serta posisinya sebagai kawasan perbatasan negara, ketersediaan layanan transportasi laut yang memadai menjadi prioritas utama," ujarnya.

Selain itu, Renuat juga menyampaikan aspirasi terkait pentingnya dukungan dalam menekan biaya logistik.

"Secara khusus kami juga meminta PT. PELNI, untuk mempertimbangkan penurunan harga sewa kontainer yang diangkut oleh kapal-kapal PELNI yang melayani rute pelayaran ke Kota Tual," ucapnya.

Dirinya menambahkan, semoga kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN.

"Tentunya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik serta konektivitas antar wilayah di Provinsi Maluku," pungkasnya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved