Kebijakan Efisiensi Anggaran Dinilai Merugikan Mahasiswa, GEMPAR Unpatti Desak Transparansi KKN

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Universitas Pattimura yang dinilai menyengsarakan mahasiswa, Rabu (23/4/2025).

Kritik itu disampaikan dalam orasi usai gelaran prosesi wisuda ribuan mahasiswa periode April 2025 di Auditorium Unpatti.

Salah satu orator aksi, Pajihad, menyebut bahwa kebijakan tersebut telah memangkas hak mahasiswa dalam mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara layak.

“Dampak dari efisiensi anggaran ini bukan main-main. Unpatti menghapus opsi KKN Reguler dan memaksa semua mahasiswa mengikuti KKN Tematik, seolah mahasiswa tak punya pilihan,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa keputusan universitas untuk memprioritaskan KKN Tematik tanpa opsi lain sebagai bentuk pengabaian terhadap hak dan keinginan mahasiswa. 

“Banyak mahasiswa ingin terjun langsung ke masyarakat desa lewat KKN Reguler. Tapi sekarang, semua diarahkan ke tematik, tanpa ruang diskusi, tanpa alternatif. Ini pemaksaan,” katanya lantang.

Baca juga: Krisis Air Bersih, Warga di Desa Lalasa Seram Bagian Timur Terpaksa Seberangi Laut

Baca juga: Diskominfo Maluku Tengah Teken Kerjasama dengan PT. Telkom

Kebijakan ini, menurutnya, bukan hanya tidak berpihak pada mahasiswa, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar soal bagaimana universitas mengelola dana KKN yang bersumber dari kantong mahasiswa. 

“Biaya pendaftaran tetap Rp750 ribu. Tapi pelaksanaannya dikerdilkan. Dulu uang itu dialokasikan untuk KKN Reguler dan Tematik. Sekarang cuma satu jenis. Lalu uang kami ke mana?” tanya dia.

Ia menyebut ini sebagai bentuk ketidaktransparanan dan pengabaian akuntabilitas dari pihak universitas. 

“Kampus jangan jadi tukang palak berkedok akademik. Kalau alasannya efisiensi, maka kami menuntut pembukaan data dan rincian penggunaan dana. Jangan jadikan mahasiswa sapi perah!,” serunya.

GEMPAR menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar reaksi emosional, tapi seruan serius agar kampus bersikap jujur dan terbuka terhadap publik, khususnya mahasiswa yang menjadi korban kebijakan ini. 

“Kami menolak didikte tanpa alasan. Jangan bungkam kami dengan narasi efisiensi kalau kenyataannya adalah pembiaran,” pungkasnya.

Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

GEMPAR menunjukkan bahwa kegagalan negara mengatur anggaran telah merambat ke akar pendidikan, memukul mahasiswa tepat di tengah proses akademik mereka.