Hendrik Lewerissa Bertemu Tokoh Muslim Maluku, Ini yang Dibahas

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menggelar pertemuan dengan para tokoh muslim Maluku di ruang rapat internalnya.

Pertemuan yang digagas oleh Gubernur ini, bertujuan untuk mendapatkan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan di Maluku.

Gubernur dalam pertemuan itu, mengapresiasi peran dari para tokoh agama, termasuk tokoh-tokoh muslim yang memiliki pandangan maupun fokus yang sama dengan Pemerintah Provinsi, tentang menjaga stabilitas keamanan serta merawat persatuan dan solidaritas sosial dalam masyarakat yang majemuk seperti di Maluku.

Mengawali pertemuan tersebut, Lewerissa menjelaskan bahwa saat ini Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku, berada di atas Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

“Kendati demikian, secara kasat mata, masih berbanding terbalik dengan kondisi yang terlihat, di mana Provinsi Maluku per Januari 2025, masih berada pada Provinsi termiskin nomor 8 termiskin se-Indonesia, pengangguran terbuka yang masih banyak, lapangan kerja yang masih susah, infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan yang masih belum baik, serta tunjangan-tunjangan guru, maupun dokter dan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi,” terangnya, Kamis (17/4/2025).

Baca juga: Mati Mesin dan Kandas Perairan Pulau Babi, 20 Penumpang Berhasil Diselamatkan Tim SAR Dobo

Baca juga: Selain Urimessing, Pemkot Ambon Rencana Pemekaran Desa Baru di Negeri Batu Merah

Di tengah segala permasalahan tersebut yang saat ini menjadi fokusnya ialah terhadap pendidikan dan kesehatan.

“Untuk fasilitas pelayanan kesehatan akan fokus ke RSUD Haulussy Ambon, saat ini ada berita baik, dari hasil lobby, karena mendapat kurang lebih 7 cath lab, untuk 7 daerah dalam hal ini pemenuhan fasilitas bedah jantung, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,” tambah Gubernur.

Adapun tujuan utama dari pertemuan ini lanjutnya ialah mengenai stabilitas keamanan di Provinsi Maluku.

Dimana tokoh muslim Maluku, memiliki peran yang strategis dalam hal mitigasi terhadap stabilitas keamanan.

Dirinya juga mengidentifikasikan persoalan ini, ke dalam tiga garis besar, yakni relasi sosial diantara masyarakat, Kemajuan IT yang memiliki dampak negatifnya, serta banyak peristiwa dimana masyarakat menilai negara lalai ketika terjadi konflik.

Dimana pelakunya tidak ditemukan, dan tidak ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Mengenai hal tersebut, Gubernur menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan perselisihan dalam masyarakat, baik yang bersifat perdata, maupun pidana.

Lebih lanjut, Ia juga meminta kepada masyarakat jika ada masalah hukum, segera menempuh jalur hukum, karena Indonesia adalah negara hukum.

“Tetapi jika masalah tapal batas tidak dapat diselesaikan, maka diselesaikan di luar pengadilan dengan adat serta musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak ditemukan jalan tengah, maka kembali ke Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tandasnya.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku, dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku.(*)