BNPB Minta Masyarakat Sadar dan Siap Siaga Terhadap Ancaman Potensi Gempa Megathrust

TRIBUNAMBON.COM - Direktur Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Afrial Rosya, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap potensi gempa megathrust.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Diskusi Publik yang digelar oleh Sahabat Nusa di Aula Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Jakarta Pusat, pada Sabtu (10/11/2024).

Afrial Rosya menggarisbawahi bahwa peran aktif masyarakat dalam melaporkan kesiapan daerah kepada pemangku kebijakan sangat penting.

"Kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah adalah kunci untuk meminimalkan dampak yang mungkin terjadi dari risiko megathrust," ujarnya.

Seperti diketahui, Wilayah RI berpotensi diguncang gempa dahsyat akibat meledaknya 2 Megathrust yakni Megatrhrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ), 'meledaknya' dua megathrust ini akan berdampak terjadinya gempa besar di Sejumlah Wilayah Indonesia. 

Provinsi Maluku termasuk daerah yang Berisiko Tinggi Kena Dampak Gempa Megathrust. 

Gempa Megathrust yang terletak di Laut Banda, di antara Sulawesi dan Maluku dapat berpotensi memicu gempa yang cukup besar disertai dengan adanya tsunami.

Berikut ini tahap mitigasi bencana untuk hadapi gempa Megathrust mendatang yang dikutip dari Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana.

Prabencana

1. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi, misal tempat yang dituju untuk evakuasi, barang yang dibutuhkan, dan sebagainya.

2. Lakukan pelatihan untuk menghadapi reruntuhan saat gempa, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, berpegangan ataupun dengan bersembunyi di bawah meja.

3. Menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan.

4. Membangun kontruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat, dan merenovasi bagian rumah yang rentan.

5. Memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah.