Pilkada Serentak 2024, Pihak Keamanan di TPS Wilayah Perbatasan di Maluku Bakal Diperbanyak

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair mengaku, pihaknya tidak menyiapkan strategi khusus untuk pencegahan potensi kerawanan pilkada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di wilayah perbatasan.

Namun, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk memperbanyak aparat di TPS rawan.

"Kalau soal strategi khusus, ya tidak juga. Tapi kami sudah koordinasi dengan KPU, Polri maupun pemerintah desa/negeri agar perbanyak pihak keamanan di TPS rawan," kata Subair di Ambon, Kamis (31/19/2024).

Menurutnya, dengan menempatkan lebih dari satu aparat keamanan di TPS perbatasan, itu dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang terjadi.

Misalnya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, mencegah konflik horizontal antara dua warga yang berbeda persepsi terhadap kewilayahan dan potensi konflik lainnya.

Baca juga: Distribusi Surat Suara Pilkada 2024 ke Seluruh Daerah di Maluku Rampung

Baca juga: Bawaslu Maluku Tenggara Pemasangan APK di Luar Titik Harus Kantongi Surat Izin

Subair mencontohkan seperti di wilayah Tanjung Sial, Pulau Seram.

Wilayah ini selalu menjadi fokus Bawaslu ketika Pemilu berlangsung.

Pasalnya, ada masyarakat yang masih ditemui memiliki KTP Maluku Tengah dan juga Seram Bagian Barat (SBB).

"Tapi kita juga sudah lakukan mitigasi dan memastikan betul tidak lagi ada data ganda di TPS yang ada di sana," ujarnya.

Subair juga mengingatkan petugas penyelenggara untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prosedur yang ada.

Prinsipnya, lanjut Subair, soal TPS di wilayah perbatasan, Bawaslu telah melakukan mitigasi dan sosialisasi dengan menggandeng semua pihak terkait untuk menjaga Pilkada 2024 berlangsung aman dan damai.

"Semua TPS yang masuk rawan pelanggaran sudah kita lakukan mitigasi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," tukasnya.