Nasib Balonkada Kabupaten Buru yang Sudah Dapat Rekom Golkar setelah Airlangga Mundur

TRIBUNAMBON.COM - Partai Golkar mengalami situasi yang cukup rumit. 

Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8/2024).

Keputusan ini diambil setelah Airlangga meneken banyak rekomendasi calon kepala daerah, termasuk calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru Maluku.

Ya, seperti diketahui rekomendasinya diberikan kepada Azis Hentihu dan Gadis Siti Nadia Umasugi.

Namun kini Airlangga telah mengundurkan diri dari jabatan nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu.

Baca juga: Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar, Ini Pernyataan Lengkapnya

Baca juga: Airlangga Hartanto Mundur, Calon Golkar di Pilkada Maluku Berpotensi Pindah Haluan

Baca juga: Direkomendasi PPP dan Golkar, Aziz Hentihu dan Gadis Umasugi Dipastikan Maju Pilkada Buru 2024

Lalu apakah SK itu masih berlaku untuk calon gubernur atau kepala daerah lainnya yang telah direkomendasikan?

Hal ini mengingat pendaftaran calon kepala daerah masih dua minggu lalu, 27-29 Agustus 2024.

Bagaimana jika ketua umum Golkar yang baru mengubah nama-nama cagub yang telah direkomendasikan Airlangga?

Pendapat Berbeda Elite Golkar

Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Nurdin Halid, mengatakan keputusan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya bisa berdampak pada Pilkada 2024.

Utamanya, berpotensi berdampak pada proses rekomendasi calon kepala daerah terhadap jagoan beringin rindang.

Nurdin Halid menilai bahwa perubahan kepemimpinan dalam partai dapat mempengaruhi penetapan.

Bahkan nama-nama calon kandidat yang telah mengantongi surat rekomendasi berpotensi pindah haluan.

"Bisa saja berdampak, tergantung nanti kebijakan ketum baru. Bisa saja (calon jagoan Golkar di Pilkada bisa berubah)," kata Nurdin Halid saat dikonfirmasi, Minggu (11/8/2024) seperti dikutip dari Tribun Timur.

Namun Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan rekomendasi yang diberikan pada masa kepemimpinan Airlangga tidak akan berubah karena telah menjadi keputusan organisasi.

“Ya, saya kira Partai Golkar partai yang terbiasa untuk menghadapi berbagai dinamika, maka apa yang telah diputuskan tentu akan tetap menjadi keputusan organisasi,” ujar Ace kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (11/8/2024).

Menurut Ace, Partai Golkar saat ini tengah fokus menyiapkan pelaksanaan rapat pleno untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) ketua umum.

“Tentu kami mentargetkan dalam 2 hari ke depan tanggal 13 Agustus 2024 kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar,” kata Ace.

Kekhawatiran Pengamat

Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar dinilai bisa saja berpengaruh terhadap pemberian dukungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Bisa jadi ini berimbas pada pilkada. Nama-nama yang dulu direkomendasi oleh Airlangga bisa saja berubah kalau plt (pelaksana tugas ketua umum)-nya yang lain,” kata Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kompas.com, Senin (12/8/2024).

Kemungkinan perubahan rekomendasi tersebut, menurut Ujang, bisa terjadi karena ada kepentingan pihak tertentu pada pilkada di daerah tertentu.

Mengingat, perolehan suara Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah tertinggi kedua.

“Pilkada ini kan serentak 500-an daerah, tentu semua ornag punya kepentingan. Apalagi Golkar sebagai pemenang kedua di pileg (pemilihan legislatif), suaranya besar dan banyak, tentu ini menjadi sebuah kekuatan yang kelihatannya ingin digunakan orang lain untuk pilkada,” ujarnya.

Namun, terkait dukungan untuk Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta, Ujang menyebut bahwa keputusan tersebut sudah disetujui oleh mayoritas partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Soal Ridwan Kamil kan sudah disepakati secara lisan oleh KIM. Kelihatannya kim juga akan ke Ridwan Kamil. Jadi, sebelum Airlangga mundur pun, secara lisan sudah ada pernyataan dari para ketum di KIM untuk mengusung Ridwan Kamil walaupun belum tanda tangan (kesepakatan),” kata Ujang.

Bahkan, Ujang menyebut, bisa saja Ridwan Kamil justru dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Pilkada Jakarta 2024.